Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi menilai produksi padi secara nasional terus mengalami perkembangan yang cukup baik.
Mentan SYL bersama jajarannya sukses meningkatkan produksi padi, sehingga selama tiga tahun terakhir Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Irma Suryani Chaniago mengapresiasi kerja cerdas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) yang mampu menjalankan semua perintah dan arahan Presiden Joko Widodo.
Dr.Ir.Riyanto,MSi. menilai salah satu keberhasilan Mentan SYL adalah meningkatnya produksi beras nasional sehingga Indonesia mampu menahan impor selama tiga tahun
Ia pun gembira karena Indonesia tidak perlu mendatangkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari luar negeri.
Mendag Muhammad Lutfi menyatakan bahwa izin impor beras umum terakhir kali diterbitkan adalah pada tahun 2018, untuk keperluan cadangan beras pemerintah.
Kata Lutfi, pemerintah selalu menjaga ketahanan stok beras nasional untuk menjaga keseimbangan dan ketersediaan pasokan
Produktivitas beras musiman fluktuatif sejak 2013 mencapai rata-rata hanya 5,19 ton/ha per tahun.
Terlepas dari klaim bahwa pasokan beras Indonesia berlimpah dan dapat diakses dengan harga terjangkau, masyarakat Indonesia masih berjuang dengan harga beras yang tinggi.
Pemerintah tidak pernah ada ingin mengimpor beras, dan memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako umum yang dikonsumsi masyarakat.
Endang Setyawati Thohari mendorong pemerintah agar mengembalikan peran Bulog sebagai badan kedaulatan pangan yang kedudukannya berada langsung di bawah presiden.
PERUM Bulog menyampaikan bahwa pihaknya memiliki stok beras sampai dengan 17 Mei 2021 telah mencapai 1.395.376 ton. Dengan stok melimpah ini pemerintah tidak perlu impor beras.
Kepala negara mengaku senang karena capaian produktivitas padi di daerah tersebut bisa mencapai 12 ton per hektare, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 6 ton per hektare.
Alasan utamanya adalah karena ada kekhawatiran stok beras di dalam negeri tidak bisa mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan, jika hasil produksi padi pada masa panen raya bagus, pemerintah tidak akan membuka keran impor beras sama sekali pada tahun ini.
KEPUTUSAN pemerintah mempersiapkan impor beras saat panen raya kurang tepat. Pasalnya, secara psikologis, rencana kebijakan itu akan berdampak pada pasar beras dalam negeri.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menolak rencana pemerintah melakukan impor beras karena dinilai akan merugikan petani.
Klaten sebagai lumbung pangan Jawa Tengah bahkan nasional, menolak kebijakan impor beras.
Proses pengambilan kebijakan impor yang dijalankan oleh negara harus mempertimbangkan supply, demand, dan koordinasi antarlembaga negara agar tidak merugikan masyarakat.
RENCANA pemerintah yang akan mengimpor jutaan ton beras kembali mendapat penolakan. Kali ini disampaikan Ketua PDIP Jawa Barat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved