Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari mendorong pemerintah agar mengembalikan peran Bulog sebagai badan kedaulatan pangan yang kedudukannya berada langsung di bawah presiden.
Ia memaparkan, pada tahun 1986 Indonesia pernah mendapatkan penghargaan dari badan pangan dunia (FAO), tetapi sangat disayangkan sekarang justru menjadi negara yang mengimpor beras dari negara lain.
"Kami mohon Dirut Bulog bisa menginisiasi peran Bulog seperti dahulu lagi," ucap Endang saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama Perum Bulog yang membahas tentang ketersediaan dan pengadaan pangan, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/5/2021).
Endang menyatakan, salah satu tujuan penyerapan gabah adalah untuk menyejahterakan petani dan masyarakat. "Saat ini Bulog sudah turun langsung ke petani, cuma permasalahanya petani kita tidak ada proteksi, misalnya beras kita kadar air terlalu tinggi," ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, politikus Fraksi Partai Gerindra itu juga mengusulkan supaya Dirjen Kementerian Pertanian dapat membagikan alat pengering yang bisa mobile karena keberadaannya memang sangat diperlukan oleh para petani. Mengingat sektor pertanian mendapatkan dana yang cukup tinggi yakni sekitar Rp 4 triliun.
Selanjutnya, sambung Endang, nilai tukar petani pun harus tetap diperhatikan. "Kita ingin Bulog sebagai penyangga, sehingga peranan Komisi IV harus mendorong dan juga merealisasikannya. Oleh karenanya kita terus mendorong pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada Bulog," tandasnya.
Ia mengingatkan, agar Bulog turut memberi perhatian kepada kasus stunting.
"Meskipun Bulog sudah mempunyai formula untuk menurunkan angka stunting. Di Provinsi Jawa Barat angka stunting masih tinggi. Saya ingin Bulog proaktif untuk menjelaskan kepada Gubernur dan jajarannya mengenai tingginya angka stunting ini sebab masalah stunting merupakan hal yang sangat penting," tuturnya. (RO/OL-09)
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
"Ini dilakukan sebagai komitmen dan kepedulian para ulama dalam ikut membantu petani, agar tembakau mereka terbeli dengan harga layak,"
Teknologi ini membantu petani mendiagnosis penyakit tanaman melalui analisis gambar dan memberikan rekomendasi agronomi yang tepat untuk mendorong praktik pertanian berkelanjutan.
Bupati Indramayu Lucky Hakim juga akrab dengan satwa liar melepas ribuan ekor ular ke sawah di Indramayu.
Moratorium selama tiga tahun akan menciptakan stabilitas ekosistem pertembakauan dan memberi ruang bagi petani serta pelaku industri agar tidak gulung tikar.
Peningkatan pengetahuan petani mengenai pengelolaan hama juga akan berdampak positif lebih luas, antara lain berkontribusi langsung pada peningkatan produksi pangan dalam negeri.
PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo subholding dari PTPN III (Persero) mendapat apresiasi dari Pimpinan VII BPK Slamet Edy Purnomo dalam kunjungan kerjanya ke Java Coffee Estate.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved