Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari mendorong pemerintah agar mengembalikan peran Bulog sebagai badan kedaulatan pangan yang kedudukannya berada langsung di bawah presiden.
Ia memaparkan, pada tahun 1986 Indonesia pernah mendapatkan penghargaan dari badan pangan dunia (FAO), tetapi sangat disayangkan sekarang justru menjadi negara yang mengimpor beras dari negara lain.
"Kami mohon Dirut Bulog bisa menginisiasi peran Bulog seperti dahulu lagi," ucap Endang saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama Perum Bulog yang membahas tentang ketersediaan dan pengadaan pangan, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/5/2021).
Endang menyatakan, salah satu tujuan penyerapan gabah adalah untuk menyejahterakan petani dan masyarakat. "Saat ini Bulog sudah turun langsung ke petani, cuma permasalahanya petani kita tidak ada proteksi, misalnya beras kita kadar air terlalu tinggi," ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, politikus Fraksi Partai Gerindra itu juga mengusulkan supaya Dirjen Kementerian Pertanian dapat membagikan alat pengering yang bisa mobile karena keberadaannya memang sangat diperlukan oleh para petani. Mengingat sektor pertanian mendapatkan dana yang cukup tinggi yakni sekitar Rp 4 triliun.
Selanjutnya, sambung Endang, nilai tukar petani pun harus tetap diperhatikan. "Kita ingin Bulog sebagai penyangga, sehingga peranan Komisi IV harus mendorong dan juga merealisasikannya. Oleh karenanya kita terus mendorong pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada Bulog," tandasnya.
Ia mengingatkan, agar Bulog turut memberi perhatian kepada kasus stunting.
"Meskipun Bulog sudah mempunyai formula untuk menurunkan angka stunting. Di Provinsi Jawa Barat angka stunting masih tinggi. Saya ingin Bulog proaktif untuk menjelaskan kepada Gubernur dan jajarannya mengenai tingginya angka stunting ini sebab masalah stunting merupakan hal yang sangat penting," tuturnya. (RO/OL-09)
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong Gerakan Pramuka menjadi kekuatan strategis dalam pembangunan pertanian nasional, khususnya dalam mencetak generasi muda petani.
Petani di berbagai wilayah Provinsi Aceh tengah dilanda keresahan besar pada musim tanam padi rendengan, musim tanam utama yang sangat menentukan produksi pangan tahunan
CUACA ekstrem akhir-akhir ini memicu curah hujan tinggi yang meningkatkan potensi gagal panen. Pemerintah setempat mulai ancang-ancang mengantisipasi potensi tersebut.
SERANGAN organisme pengganggu tanaman (OPT) atau hama tikus yang semakin masif di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, memaksa para petani mengambil langkah ekstrem.
Mak Comblang Project, sebuah inisiatif yang bertujuan mempertemukan langsung petani dengan dapur MBG.
Kehadiran personel TNI dan dukungan pemerintah provinsi memberikan suntikan semangat baru bagi petani serta pemerintah daerah, terutama di tengah tantangan keterbatasan fiskal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved