Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari mendorong pemerintah agar mengembalikan peran Bulog sebagai badan kedaulatan pangan yang kedudukannya berada langsung di bawah presiden.
Ia memaparkan, pada tahun 1986 Indonesia pernah mendapatkan penghargaan dari badan pangan dunia (FAO), tetapi sangat disayangkan sekarang justru menjadi negara yang mengimpor beras dari negara lain.
"Kami mohon Dirut Bulog bisa menginisiasi peran Bulog seperti dahulu lagi," ucap Endang saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama Perum Bulog yang membahas tentang ketersediaan dan pengadaan pangan, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/5/2021).
Endang menyatakan, salah satu tujuan penyerapan gabah adalah untuk menyejahterakan petani dan masyarakat. "Saat ini Bulog sudah turun langsung ke petani, cuma permasalahanya petani kita tidak ada proteksi, misalnya beras kita kadar air terlalu tinggi," ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, politikus Fraksi Partai Gerindra itu juga mengusulkan supaya Dirjen Kementerian Pertanian dapat membagikan alat pengering yang bisa mobile karena keberadaannya memang sangat diperlukan oleh para petani. Mengingat sektor pertanian mendapatkan dana yang cukup tinggi yakni sekitar Rp 4 triliun.
Selanjutnya, sambung Endang, nilai tukar petani pun harus tetap diperhatikan. "Kita ingin Bulog sebagai penyangga, sehingga peranan Komisi IV harus mendorong dan juga merealisasikannya. Oleh karenanya kita terus mendorong pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada Bulog," tandasnya.
Ia mengingatkan, agar Bulog turut memberi perhatian kepada kasus stunting.
"Meskipun Bulog sudah mempunyai formula untuk menurunkan angka stunting. Di Provinsi Jawa Barat angka stunting masih tinggi. Saya ingin Bulog proaktif untuk menjelaskan kepada Gubernur dan jajarannya mengenai tingginya angka stunting ini sebab masalah stunting merupakan hal yang sangat penting," tuturnya. (RO/OL-09)
Kompolnas bukanlah lembaga yang bertugas mengawasi kinerja Polri, melainkan lembaga pembantu Presiden dalam menentukan kebijakan.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI, Cek Endra, menyampaikan pandangannya menyikapi perkembangan penanganan lingkungan dan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Indonesia.
Kekosongan posisi Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar merupakan implikasi dari ditetapkannya Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Pengangkatan Sari didasarkan pada ketentuan Pasal 39 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
Adies Kadir dipastikan telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Golkar serta posisinya sebagai anggota legislatif.
Manuver DPR tersebut merupakan bagian dari tren global menguatnya otoritarianisme yang menyasar institusi demokrasi.
SERANGAN organisme pengganggu tanaman (OPT) atau hama tikus yang semakin masif di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, memaksa para petani mengambil langkah ekstrem.
Mak Comblang Project, sebuah inisiatif yang bertujuan mempertemukan langsung petani dengan dapur MBG.
Kehadiran personel TNI dan dukungan pemerintah provinsi memberikan suntikan semangat baru bagi petani serta pemerintah daerah, terutama di tengah tantangan keterbatasan fiskal.
Kementan memulai tahap rehabilitasi lahan sawah pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra.
KENAIKAN Nilai Tukar Petani (NTP) periode 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai tidak langsung cerminkan petani semakin sejahtera.
Pupuk bersubsidi kini lebih murah dan mudah ditebus. HET turun 20%, petani Garut sudah bisa tebus pupuk sejak awal 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved