Mentan Pastikan tidak Ada Impor dan PPN Sembako

MENTERI Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo menegaskan, ketersediaan beras nasional saat ini masih aman, tidak perlu dilakukan impor beras. Produksi beras pada masa tanam (MT) I tahun 2021 sebesar 17,56 juta ton dan terdapat surplus/overstok Januari 2021 sebesar 7,39 juta ton, sementara jumlah konsumsi nasional 14,67 juta ton, sehingga akhir Juni 2021 terdapat surplus beras sebanyak 10,29 juta ton.

Syahrul juga menyebutkan, stok beras saat ini di Perum Bulog dalam bentuk cadangan beras pemerintah sebesar 1,37 juta ton, di atas batas aman 1 juta ton, sementara stok beras komersial 13,969 ton. Penyaluran beras untuk kepentingan stabilisasi harga, pasokan dan kebencanaan per bulan 80 ribu ton, maka stok beras tersebut aman sampai dengan akhir tahun.

"Kalau melihat data ini, ketersediaan pangan berjalan dengan baik. Sesuai perintah Bapak Presiden, saya setiap hari turun ke lapangan. Jadi satu-satunya yang kita harapkan tidak boleh berhenti adalah kesiapan dan akselerasi pangan. Dari sinilah pangan tersedia, lapangan kerja juga tetap jalan dan ekonomi dasar tetap berputar," lanjut Syahrul.

Dia mengaku, kebutuhan konsumsi beras nasional masih cukup besar, hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia masih menjadikan beras sebagai bahan pangan utama. Oleh karena itu Kementerian Pertanian (Kementan) memiliki komitmen yang kuat untuk menjamin ketersediaan beras dan bahan pangan pokok lainnya melalui sejumlah program peningkatan produksi.

Syahrul juga kembali menegaskan, pemerintah tidak pernah ada ingin mengimpor beras, dan memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako umum yang dikonsumsi masyarakat.

Baca juga: Wujudkan Korporatisasi Pangan, Pemerintah Dorong Konsolidasi Petani dalam Koperasi

"Impor beras dan PPN sembako umum itu tidak ada. Ini adalah pikiran-pikiran yang ada di sebagian pihak dan menjadi sebuah isu karena sampai sekarang ini pemerintah belum pernah merancang untuk kenaikan PPN sembako. Kalau pun itu ada pasti Menteri Pertanian tahu. Jadi jangan membuat petani resah," tukas Syahrul.

"Presiden Jokowi pun sudah tegas mengatakan impor beras itu tidak ada. Bahwa boleh saja orang-orang melempar isu seperti itu. Dan bahkan Pak Presiden katakan dari mana rumor itu. Pemerintah tidak pernah membicarakan rencana impor beras dan kenaikan PPN sembako," sambung Syahrul.

Mantan Gubernur Sulsel ini, menyebut alasan mengapa tidak perlu impor beras, yaitu masa tanam II 2021 (Kemarau basah) sudah dimulai dan panen pada pertengahan tahun berpotensi menambah stok pangan nasional.

Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan produksi beras pada MT II sebanyak 14,25 juta ton dengan surplus beras di awal Juli 10,29 juta ton sementara konsumsi beras 14,91 juta ton, sehingga akhir Desember 2021 diperkirakan terdapat surplus stok beras sebesar 9,63 juta ton.

"Pada aspek harga, pergerakan harga beras medium di pasaran relatif stabil tanpa kenaikan signifikan. Harga gabah ditingkat penggilingan yang relatif stabil dan mengalami penurunan indikasi produksi cukup tinggi," tutup Syahrul. (OL-4)