Kamis 08 Juli 2021, 14:19 WIB

Wujudkan Korporatisasi Pangan, Pemerintah Dorong Konsolidasi Petani dalam Koperasi

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Wujudkan Korporatisasi Pangan, Pemerintah Dorong Konsolidasi Petani dalam Koperasi

Antara
Buruh tani merontokkan padi hasil panen menggunakan alat tradisional di areal persawahan Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat, Jumat (2/7).

 

KEMENTERIAN Koperasi dan UKM mendorong upaya konsolidasi petani dalam bentuk koperasi untuk mewujudkan korporatisasi sektor pangan di Tanah Air.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Perkoperasian Ahmad Zabadi dalam Rangkaian Webinar Hari Koperasi (HARKOP) Ke-74 Tahun 2021 bertema Korporatisasi Petani, Peternak dan Nelayan Melalui Koperasi yang dikutip dari siaran pers, Kamis (8/7). Menurut Zabadi, petani mestinya tak melulu menggarap lahan yang sempit, tapi juga harus terkonsolidasi melalui koperasi.

"Kalau sudah ada koperasi, para petani dapat fokus untuk berproduksi di lahan yang juga dikonsolidasikan menjadi skala ekonomi. Yang berperan menjadi offtaker pertama adalah koperasi (sebagai aggregator) dan melakukan pengolahan hasil panen, yang berhadapan dengan pembeli juga koperasi, sehingga harga tidak dipermainkan oleh buyer," ujar Zabadi.

Dia menambahkan, koperasi sebagai badan usaha berbadan hukum juga dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk teknologi tepat guna, sampai pada hilirisasi produk (pemasaran) baik secara offline dan online.

"Saya memiliki keyakinan, jika kita dapat membangun komitmen bersama untuk dapat mendampingi para petani, peternak dan nelayan meningkatkan skala ekonomi, kualitas produksi dan terhubung dengan offtaker serta rantai pasok industri pertanian dan perikanan, maka akan banyak role model pengembangan korporatisasi petani, peternak dan nelayan melalui koperasi dengan berbagai komoditas unggulan daerah," terangnya.

Zabadi menekankan pentingnya korporatisasi dan pengembangan sektor pangan seperti arahan Presiden Joko Widodo. Hal itu juga selaras dengan laporan dari FAO yang memperkirakan akan ada gangguan keamanan pangan (krisis pangan), yaitu terganggunya ketersediaan tenaga kerja, keseimbangan rantai pasok, dan pembatasan perdagangan.

Bahkan World Food Program (2020) juga memperkirakan ada ancaman kelaparan global meningkat dua kali lipat. Sebanyak 270 juta orang menghadapi krisis kelaparan, naik 82% dari sebelum pandemi covid-19. (E-3)

Baca Juga

Ant/Dhemas Reviyanto

Dolar Turun Tipis Terpengaruh Info Data Produksi Pabrik AS

👤Muhamad Fauzi 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 06:21 WIB
KURS Dolar sedikit melemah pada akhir perdagangan Senin atau Selasa pagi WIB (19/10), setelah data menunjukkan produksi di pabrik-pabrik AS...
Ant/FB Anggoro

Harga Emas Kembali Turun 2,6 Dolar AS

👤Muhamad Fauzi 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 06:05 WIB
HARGA Emas kembali melemah pada akhir perdagangan Senin atau  Selasa pagi WIB (19/10), mencatat kerugian hari kedua...
min.news

Sosiolog UGM Sebut Pekerja Pinjol Adalah Korban

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 00:46 WIB
Hingga saat ini tidak banyak pelamar pekerjaan yang mempertanyakan legalitas perusahaan pemberi tawaran lowongan pekerjaan, termasuk...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencegah Proyek Kereta (jadi) Mubazir

Pembengkakan biaya menjadi biang keladi perlu turun tangannya negara membiayai proyek dengan dana APBN.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya