NEWSTICKER

Berita Terbaru Eks Koruptor Hari Ini

KPU VS Pemerintah dan DPR Soal Eks Koruptor Maju Pilkada
19/8/2016 05:59
Aturan larangan napi kasus korupsi maju ke pilkada sudah pernah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi
Eks Koruptor Secara Moril tidak Pantas Ikut Pilkada
19/8/2016 05:59
. Mereka yang terbukti cacat moril karena terlibat kejahatan korupsi harus mengubur mimpi menjadi calon pemimpin.
KPU Keukeh Larang Eks Napi
19/8/2016 05:59
Meski mendapat penolakan dari berbagai pihak, KPU bergeming melarang mantan narapidana korupsi untuk maju dalam pemilihan kepala daerah.
KPU Harus Patuhi Undang-Undang Terkait Eks Koruptor Maju Pilkada
19/8/2016 05:59
Jika memang aturan yang membolehkan eks koruptor maju pilkada hendak diubah, paling tidak diubah melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Bukan dengan peraturan KPU.
KPU Gagal Larang Eks Napi Korupsi Ikut Pilkada
19/8/2016 05:59
Alasannya, penyelenggara pesta demokrasi ini enggan berpolemik tentang isu tersebut karena bisa mengganggu tahapan pelaksanaan pesta demokrasi di 270 daerah.
KPU Izinkan Mantan Koruptor Maju Pilkada
19/8/2016 05:59
Saat rapat bersama Presiden, KPU mengusulkan larangan itu. Kini, KPU justru terjebak pada waktu yang mendesak.
NasDem Sayangkan Eks Koruptor Bisa Nyaleg di PKPU
19/8/2016 05:59
"KPU dan Bawaslu pernah ke NasDem dan sepakat menandatangani pakta integritas untuk tidak meloloskan eks napi koruptor."
Ini Kata KPK soal Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada
19/8/2016 05:59
"Apa memang enggak ada yang lain lagi? Tetapi undang-undangnya kalau siapapun boleh masuk di situ, ya silakan saja siapapun boleh menilai," kata Saut
Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada, PPP: Lihat secara Kemanusiaan
19/8/2016 05:59
"Urusan ada parpol yang mencalonkan mereka yang pernah jalani masa hukuman, kasus korupsi, kita kembalikan pada masyarakat, apakah dipilih atau tidak," terang dia.
Gerindra Nilai Perppu Pilkada Tidak Mendesak
19/8/2016 05:59
Keputusan untuk tidak mencalonkan mantan napi korupsi dalam pilkada sepenuhnya harus datang dari komitmen partai dalam upaya pengentasan korupsi.
KPK: Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Sebuah Kemunduran
19/8/2016 05:59
Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menilai keputusan KPU tersebut adalah kemunduran.
Teguh Usung Politik Tanpa Mahar, NasDem Tolak Calonkan Koruptor
19/8/2016 05:59
Partai NasDem tetap menolak menggandeng eks koruptor untuk mencalonkan diri dalam pemilihan apapun.
Masyarakat Dipersilakan Gugat MK
19/8/2016 05:59
Menko Polhukam Mahfud MD mempersilakan masyarakat untuk menggugat putusan MK yang membolehkan mantan narapidana menjadi calon kepala daerah tanpa jeda waktu.
MK Izinkan Mantan Napi Korupsi Nyalon di Pilkada
19/8/2016 05:59
MK memutus mantan terpidana kasus korupsi diperbolehkan ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lima tahun setelah menjalani pidana pokok.
Komisi II Sebut Putusan MK Soal Mantan Koruptor Harus Dihormati
19/8/2016 05:59
Komisi II DPR mengatakan putusan bersifat final dan harus dihormati. Masyarakat harus mengikuti aturan tersebut meski kontra dengan putusan tersebut.
Putusan MK Soal Mantan Koruptor di Pilkada Segera Masuk PKPU
19/8/2016 05:59
"Beberapa poin yang diputuskan MK sudah terakomodir dalam PKPU. Tentu putusan MK semakin memperkuat PKPU pencalonan,"
Jeda 5 Tahun Eks Napi Korupsi Dinilai Tidak Berlebihan
19/8/2016 05:59
Ketua Mahkamah Konstitusi RI periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie sebagai aturan yang adil dan tidak berlebihan.
ICW Desak KPU Akomodir Putusan Mahkamah Konstitusi
19/8/2016 05:59
Mantan narapidana tindak pidana korupsi bisa mencalonkan setelah lima tahun berstatus bebas perlu segera masuk Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan supaya tidak menimbulkan kisruh.
PDIP Berpedoman pada Putusan MK soal Eks Napi Korupsi
19/8/2016 05:59
"Kita hormati dan kita cari orang yang memang punya rekam jejak yang sesuai harapan masysrakat. Saya rasa mekanisme di internal partai PDIP akan mengikuti keputusan MK tersebut."
PKS Dukung MK terkait Jeda 5 Tahun Eks Napi Korupsi
19/8/2016 05:59
PKS menilai bahwa keputusan MK tepat dengan mempertimbangkan penghormatan terhadap hak mantan napi