Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
Dua orang tengah melaksanakan ibadah haji, 2 lainnya izin karena ada keluarga meninggal dunia, dan sisanya belum diketahui alasannya
Warga meminta anggota dewan memperjuangkan masalah air minum dan jalan ekonomi atau jalan usaha tani. Dua hal tersebut masih menjadi masalah utama yang menjadi dilema masyarakat kedua desa.
Perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif sering terjadi, namun untuk Pansus ia berharap hal tersbeut bisa didiskusikan terlebih dahulu.
“Kita akan menemui empat kementerian di Jakarta, yakni Kementerian Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ESDM, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),”
Kebijakan perubahan nama sejumlah jalan itu berimbas pada pengurusan sejumlah dokumen, seperti KTP, KIA, dan KK.
Ketua Bawaslu Muhammad Fajar menjelaskan mengenai usulan pendanaan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang digelar pada 2024.
Erwin mengakui surat rekomendasi PPDB yang ramai dipebincangkan setelah fotonya tersebar di media sosial itu adalah surat yang memang ia buat dengan alasan menyampaikan aspirasi warga
Salah satu program kerja pemerintah pusat adalah Indonesia Bebas Stunting yang satu programnya lewat gemar makan ikan.
KADIN Jateng mendukung rencana pemerintah yang akan membatasi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk mobil mewah.
Kemendagri juga akan mempertimbangkan untuk tidak mengangkat penjabat yang berasal dari perwira aktif TNI/ Polri
Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menghadirkan transportasi terintegrasi untuk memudahkan mobilitas warga dan mendorong transportasi berkelanjutan.
Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga, mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hingga saat ini belum juga melanjutkan pembangunan LRT Jakarta.
Ia beralasan digulirkannya kembali interpelasi itu untuk membuka transparansi pengelolaan anggaran APBD soal Formula E Jakarta.
Kesuksesan gelaran Formula E ini seakan menjadi jawaban atas penolakan dan pesimistis sebagian kalangan.
Ini adalah fungsi DPRD, untuk melakukan pengawasan. Kami hanya ingin memastikan realisasi APBD 2021 sampai sejauhmana dilakukan oleh OPD teknis,” kata Sairdekut.
Kunjungan kepada pimpinan DPRD bertjuan untuk bersama-sama memikirkan pengembangan daerah
Pasalnya, dengan perluasan ruas jalan gage akan membuat warga mengeluarkan biaya bahan bakar lebih besar.
Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Habib Muhammad bin Salim Alatas mengatakan salah satu syarat yang belum dimiliki PAL Jaya adalah penasihat investasi.
Selain belum mendapat persetujuan dari masyarakat, pembentukan Polres Dogiyai menabrak aturan yaitu Peraturan KAPOLRI Nomor 07 Tahun 2017 pasal 5 dan 6
"Selama ini banyak aksi demo di masyarakat tentu kami tampung dan muaranya pada tiga hal pokok itu. Masyarakat tolak kebijakan Otsus meski sudah diundangkan melalui revisi terbaru."
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved