Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono kembali menggaungkan hak meminta keterangan eksekutif atau interpelasi soal Formula E meski ajang balap mobil listrik itu sudah selesai berlangsung.
"Interpelasi bukan berhenti karena Formula E sudah terlaksana," kata Gembong kepada wartawan di Jakarta, hari ini.
Ia beralasan digulirkannya kembali interpelasi itu untuk membuka transparansi pengelolaan anggaran APBD soal Formula E Jakarta.
"Pemprov jangan hanya mengejar sukses dalam perhelatan Formula E, namun mengabaikan soal transparansi pengelolaan APBD-nya," ucapnya.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta itu mendorong pimpinan DPRD DKI untuk menjadwalkan rapat di Badan Musyawarah.
Tujuannya, lanjut dia, untuk mengagendakan lanjutan paripurna yang sempat tertunda karena tidak kuorum pada 28 September 2021.
Selain Gembong, anggota DPRD DKI yang juga dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga juga ingin kembali diadakan interpelasi.
Baca juga: DPRD DKI Bentuk Pansus IKN, Pengamat: Jangan Hanya Formalitas
"Kami sepakat, justru ini kesempatan kami untuk mempertanyakan (transparansi). Jadwalnya nanti diatur sama kesekretariatan," ucapnya.
Sekretaris Komisi B DPRD DKI itu menambahkan meski acara puncak balap Formula E Jakarta dihadiri Presiden Joko Widodo dan petinggi PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani, namun tidak mengubah sikap dewan di DKI.
Ia menyebut kehadiran Presiden dan Ketua DPR menyaksikan Formula E Jakarta karena sebagai pejabat negara dalam ajang internasional.
"Kami tetap komitmen untuk teliti terhadap Formula E itu, janji dan kesepakatan kami seperti itu," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan panitia penyelenggara Formula E Jakarta akan melaporkan pertanggungjawaban seluruh proses ajang balap mobil listrik di Ibu Kota itu.
Ia menyebut proses Formula E Jakarta dilakukan terbuka dan transparan.
"Semuanya ini sangat terbuka sangat transparan. Pasti nanti pada waktunya akan disampaikan dilaporkan semua proses selama ini, kegiatannya sampai pertanggungjawabannya," ucap Riza Patria.(Ant/OL-4)
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Politisi PDIP Guntur Romli mengaku tidak kaget dengan vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Sebelum menyebut Gerindra dan PDIP sebagai kakak beradik, Prabowo terlebih dahulu menyinggung semboyan dari Presiden ke-1 RI Soekarno, yang merupakan kakek Puan.
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
Fraksi DPRD PDIP Kota Tangerang berencana melakukan hak interpelasi kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin.
Ganjar mengajak partai koalisi pengusungnya di DPR serta koalisi pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menggulirkan hak angket atau interpelasi
KETUA PBHI Julius Ibrani menilai kondisi saat ini sudah memenuhi syarat untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan lagi sekadar interpelasi atau hak angket.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) berpotensi menggunakan hak interpelasi dalam menyikapi dugaan intervensi Presiden Joko Widodo terhadap kasus KTP elektronik.
Jika DPRD DKI Jakarta ingin melaksanakan Interpelasi, pelaksanaanya harus segera dilakukan. Ia mengimbau jangan sampai hak interpelasi hanya nampak sebagai omong kosong politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved