Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono kembali menggaungkan hak meminta keterangan eksekutif atau interpelasi soal Formula E meski ajang balap mobil listrik itu sudah selesai berlangsung.
"Interpelasi bukan berhenti karena Formula E sudah terlaksana," kata Gembong kepada wartawan di Jakarta, hari ini.
Ia beralasan digulirkannya kembali interpelasi itu untuk membuka transparansi pengelolaan anggaran APBD soal Formula E Jakarta.
"Pemprov jangan hanya mengejar sukses dalam perhelatan Formula E, namun mengabaikan soal transparansi pengelolaan APBD-nya," ucapnya.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta itu mendorong pimpinan DPRD DKI untuk menjadwalkan rapat di Badan Musyawarah.
Tujuannya, lanjut dia, untuk mengagendakan lanjutan paripurna yang sempat tertunda karena tidak kuorum pada 28 September 2021.
Selain Gembong, anggota DPRD DKI yang juga dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga juga ingin kembali diadakan interpelasi.
Baca juga: DPRD DKI Bentuk Pansus IKN, Pengamat: Jangan Hanya Formalitas
"Kami sepakat, justru ini kesempatan kami untuk mempertanyakan (transparansi). Jadwalnya nanti diatur sama kesekretariatan," ucapnya.
Sekretaris Komisi B DPRD DKI itu menambahkan meski acara puncak balap Formula E Jakarta dihadiri Presiden Joko Widodo dan petinggi PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani, namun tidak mengubah sikap dewan di DKI.
Ia menyebut kehadiran Presiden dan Ketua DPR menyaksikan Formula E Jakarta karena sebagai pejabat negara dalam ajang internasional.
"Kami tetap komitmen untuk teliti terhadap Formula E itu, janji dan kesepakatan kami seperti itu," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan panitia penyelenggara Formula E Jakarta akan melaporkan pertanggungjawaban seluruh proses ajang balap mobil listrik di Ibu Kota itu.
Ia menyebut proses Formula E Jakarta dilakukan terbuka dan transparan.
"Semuanya ini sangat terbuka sangat transparan. Pasti nanti pada waktunya akan disampaikan dilaporkan semua proses selama ini, kegiatannya sampai pertanggungjawabannya," ucap Riza Patria.(Ant/OL-4)
Bawaslu akan mengklarifikasi laporan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat soal dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Semua daerah didorong untuk berkoalisi dengan parpol lain karena membangun daerah harus dilakukan bersama-sama
Obor Api Perjuangan diserahkan oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah H Sumanto kepada Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ketut Sustiawan.
PDI Perjuangan merekomendasikan Ono Surono sebagai Bakal Calon Gubernur Jawa Barat yang akan bertarung di Pilkada 2024.
Sikap itu merupakan penolakan atas praktik kolonialisme oleh Israel
Muhadjir Effendy mengatakan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) memahami kondisi Indonesia terkait polemik keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20.
ANGGOTA Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah akan mengunjungi berbagai fraksi di DPRD DKI Jakarta guna mendapatkan dukungan untuk mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan.
Gerindra dorong Pemprov jelaskan situasi dan urgensi pelaksanaan Formula E sekaligus mengingatkan persoalan pandemi
Menurut PKS, di tengah pandemi covid-19, kinerja Pemprov DKI Jakarta patut diapresiasi. Sebab, berhasil membawa wilayah Ibu Kota kembali ke zona hijau
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN Riano P Ahmad menilai usulan interpelasi Formula E tak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai objek interpelasi.
Riza menuturkan Pemprov DKI Jakarta selalu terbuka dengan berbagai masukan termasuk untuk mempertanyakan kebijakan.
33 anggota DPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan hak interpelasi atau hak memintai keterangan soal Formula E.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved