Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan interpelasi Formula E perlu segera dilakukan sebelum Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakhiri masa jabatannya pada Oktober tahun ini.
Menurutnya, ajang internasional tersebut terselenggara ketika Anies menjabat. Oleh karena itu Anies perlu hadir untuk mempertanggungjawabkannya.
"Maka pertanyaan atau pertanggungjawabannya atas kebijakan itu lebih tepat ditujukan kepada sang gubernur," ujarnya saat dihubungi Wartawan, Selasa (2/8).
Ia menilai, jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta ingin melaksanakan Interpelasi, pelaksanaanya harus segera dilakukan. Ia mengimbau jangan sampai hak interpelasi hanya nampak sebagai omong kosong politik.
"Kalau ngga ada eksekusi nyata, maka DPRD-nya yang main-main dan rencana menggunakan hak interprelasi nampak hanya sebagai gertakan omong kosong politik saja," pungkasnya.
Baca juga: Komnas HAM: Tes PCR Dilakukan di Rumah Pribadi Irjen Sambo
Sebelumnya, yang melayangkan hak interpelasi Formula E Jakarta hanya 33 anggota DPRD DKI dari dua fraksi, yaitu Fraksi PDIP dan PSI. Sementara 73 anggota dewan dari tujuh fraksi sejak awal menyatakan untuk menolak.
Berdasarkan peraturan, rapat dinyatakan kuorum apabila mereka yang hadir sebanyak 50 persen 1 dari total anggota DPRD atau 54 orang.
Dalam agenda interpelasi, DPRD DKI akan mempertanyakan mengenai penyelenggaraan Formula E, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI yang telah dikeluarkan sebesar Rp560 miliar, sirkuit yang dibangun Rp60 miliar, dan sebagainya. (OL-4)
Tim panitia turnamen balap Formula E telah bergerak cepat melakukan survei jalanan di Jakarta lantaran bakal menjadi tuan rumah penyelenggaraan Formula E pada tahun 2020 mendatang.
Sudah ada kesepakatan antara Anies Baswedan dan panitia penyelenggara Formula E, tapi belum ada tindak lanjut pembahasan tentang hal ini secara teknis.
Dua skema lintasan Formula E yang berada di kawasan Monas, Jakarta Pusat tidak tepat. Pasalnya, wilayah tersebut vital dan harus dibebaskan dari kegiatan yang bukan bersifat kenegaraan.
Polisi belum melakukan kajian rencana lintasan untuk Formula E
Penyediaan trek balapan membutuhkan komitmen penuh dari Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, trek balapan Formula E menggunakan sirkuit jalan raya.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Achmad Firdaus, menegaskan pihaknya belum bisa memastikan hal tersebut.
Melalui platform politik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, ia juga terus menyuarakan pentingnya akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang inklusif, edukatif, dan merata.
Generasi muda diminta dapat lebih kritis mengawal jalannya Pilkada Jakarta 2024. Mengingat peran mereka sangat penting untuk membangun arah Jakarta yang lebih baik.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan mengembalikan dana hibah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta senilai Rp355 miliar.
KETUA DPRD Jakarta Khoirudin mendukung wacana pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD.
Jika Bawaslu dan KPU memiliki usulan program baru, harus segera diajukan sebelum 24 April 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved