Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI A DPRD Jawa Tengah (Jateng) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng guna mempersiapkan Pemilu 2024 pada Selasa (5/7).
Di hadapan Komisi A, Ketua Bawaslu Muhammad Fajar menjelaskan mengenai usulan pendanaan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang digelar pada 2024.
Sumber anggaran Pilgub Jateng itu berasal dari APBD provinsi. Secara terperinci, Fajar menyebutkan, ada 83.464 TPS tersebar di 35 kabupaten/kota, 576 kecamatan, 8.562 desa dengan jumlah pemilih 30.308.150 jiwa.
Dengan jumlah itu, maka rancangan kebutuhan dana yang diusulkan sebesar Rp 307.290.625.000 untuk pengawasan di tingkat Bawaslu Jateng dan Rp 396.962.905.000 untuk kabupaten/kota.
Anggaran tersebut untuk standar penetapan honorarium pengawas pemilihan kepala daerah dan standar penetapan kebutuhan belanja untuk tingkat provinsi barang dan jasa di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten-kota.
Baca juga: BIN Jateng Kebut Rasio Vaksin Booster
Disebutkan pula demi menunjang operasional selama pengawasan tugas Bawaslu Jateng uraian anggaran tersebut diharapkan tidak ada pengurangan dari usulan anggaran tersebut.
Menanggapi itu, Ketua komisi A Mohammad Saleh mengatakan, jika selama ini komisinya jarang melakukan pemangkasan/pemotongan anggaran, selama nilai anggaran itu rasional dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Ia turut meminta pengusulan anggaran tersebut tidak berhenti pada komunikasi dengan legislative. Bawaslu perlu aktif berkomunikasi dengan Pemprov Jateng supaya ada keselarasan dalam pengusulan anggaran.
“Kalau komunikasi dengan eksekutif dan legislatif sudah selaras, tinggal setuju saja. Kalaupun nanti ada perubahan bisa dikomunikasikan lebih lanjut,” lanjut dia. (Adv/RO/OL-09)
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, aparat antirasuah menyasar Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Sejak pagi hujan ringan-sedang sudah mengguyur sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah, memasuki siang, sore hingga awal malam intensitas hujan berpeluang meningkat.
Banjir di Pekalongan mengganggu operasional kereta api. KAI mencatat refund tiket penumpang mencapai Rp3,5 miliar akibat pembatalan perjalanan.
Melihat kondisi cuaca yang masih hujan hingga saat ini, ia juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk ikut serta melakukan modifikasi cuaca.
Tidak hanya itu, akibat gelombang tinggi penyeberangan antar pulau baik Jepara-Karimunjawa maupunTanjung Emas Semarang-Karimunjawa juga terhenti, termasuk kapal layar motor
Sementara itu di Kabupaten Pati ratusan warga di Desa Doropayung, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kini mulai mengungsi di tiga lokasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved