Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI A DPRD Jawa Tengah (Jateng) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng guna mempersiapkan Pemilu 2024 pada Selasa (5/7).
Di hadapan Komisi A, Ketua Bawaslu Muhammad Fajar menjelaskan mengenai usulan pendanaan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang digelar pada 2024.
Sumber anggaran Pilgub Jateng itu berasal dari APBD provinsi. Secara terperinci, Fajar menyebutkan, ada 83.464 TPS tersebar di 35 kabupaten/kota, 576 kecamatan, 8.562 desa dengan jumlah pemilih 30.308.150 jiwa.
Dengan jumlah itu, maka rancangan kebutuhan dana yang diusulkan sebesar Rp 307.290.625.000 untuk pengawasan di tingkat Bawaslu Jateng dan Rp 396.962.905.000 untuk kabupaten/kota.
Anggaran tersebut untuk standar penetapan honorarium pengawas pemilihan kepala daerah dan standar penetapan kebutuhan belanja untuk tingkat provinsi barang dan jasa di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten-kota.
Baca juga: BIN Jateng Kebut Rasio Vaksin Booster
Disebutkan pula demi menunjang operasional selama pengawasan tugas Bawaslu Jateng uraian anggaran tersebut diharapkan tidak ada pengurangan dari usulan anggaran tersebut.
Menanggapi itu, Ketua komisi A Mohammad Saleh mengatakan, jika selama ini komisinya jarang melakukan pemangkasan/pemotongan anggaran, selama nilai anggaran itu rasional dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Ia turut meminta pengusulan anggaran tersebut tidak berhenti pada komunikasi dengan legislative. Bawaslu perlu aktif berkomunikasi dengan Pemprov Jateng supaya ada keselarasan dalam pengusulan anggaran.
“Kalau komunikasi dengan eksekutif dan legislatif sudah selaras, tinggal setuju saja. Kalaupun nanti ada perubahan bisa dikomunikasikan lebih lanjut,” lanjut dia. (Adv/RO/OL-09)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Mabes Polri membeberkan skema pembiayaan 1.179 SPPG dari koperasi, bank Himbara, hingga YKB. Pembangunan dapur MBG juga direncanakan menjangkau wilayah 3T.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menegaskan tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2026 dan akan memberikan diskon PKB sebesar 5%.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Pelaku diketahui memiliki utang yang menumpuk bahkan telah menggadaikan sepeda motor milik istrinya senilai Rp4 juta.
Pada periode tersebut, kata dia, suhu udara diprakirakan berada pada kisaran 25-33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar 62-95 persen.
Data Pemerintah Kabupaten Tegal menunjukkan timbulan sampah mencapai 670,38 ton per hari. Namun, sampah yang berhasil diolah baru sekitar 5,3 persen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved