Kebijakan WFH ASN, Pemkab Banyumas Siapkan Pola Kerja Kombinasi

PEMERINTAH resmi mengumumkan kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara atau WFH ASN. Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menyiapkan penerapan pola kerja menyusul terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan pemerintah daerah akan mengikuti kebijakan tersebut. Namun, penerapan WFH ASN teknisnya masih menunggu pembahasan lebih lanjut agar sesuai dengan kondisi di daerah. 

“Pada dasarnya kami mengikuti arahan pemerintah pusat. Nanti akan dibahas lebih lanjut untuk menentukan teknis pelaksanaannya,” ujarnya pada Rabu (1/4).

Baca juga : Ahmad Luthfi Minta BUMD jadi Pengungkit Pendapatan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam surat edaran tersebut, ujar dia, disebutkan bahwa ASN di lingkungan pemerintah daerah diarahkan menerapkan sistem kerja kombinasi antara work from office (WFO) dan work from home (WFH). Skema WFH  1 hari direncanakan berlangsung satu hari dalam sepekan, yakni setiap hari Jumat.

Kebijakan ini, ujar dia, ditujukan untuk mendorong perubahan budaya kerja ASN agar lebih efektif dan efisien, sekaligus mempercepat digitalisasi layanan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selain itu, layanan publik diharapkan tetap berjalan optimal.

Edaran tersebut juga menekankan pentingnya efisiensi penggunaan sumber daya, seperti pengurangan konsumsi bahan bakar, listrik, air, serta biaya operasional perkantoran. Di sisi lain, kebijakan ini dinilai dapat membantu menekan tingkat polusi seiring berkurangnya mobilitas.

Baca juga : Tekan Konsumsi BBM, Pemkab Ngawi Pilih Opsi Bersepeda ke Kantor ketimbang WFH

Sadewo menegaskan, tidak semua organisasi perangkat daerah (OPD) dapat menerapkan WFH secara penuh, terutama instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. 

"Untuk OPD yang memberikan layanan langsung tentu harus tetap berjalan. Kemungkinan akan diatur secara bergiliran,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengaturan komposisi ASN yang menjalankan WFH dan WFO akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah.

Pemkab Banyumas juga berencana memperkuat layanan digital pemerintahan, di antaranya melalui pemanfaatan e-office, tanda tangan elektronik, absensi digital, serta Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). “Keputusan resminya akan kami sampaikan setelah rapat hari Jumat,” kata Sadewo. (H-4)