Tekan Konsumsi BBM, Pemkab Ngawi Pilih Opsi Bersepeda ke Kantor ketimbang WFH

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Ngawi, Jawa Timur, memastikan belum akan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Sebagai gantinya, Bupati Ngawi mendorong gerakan bersepeda ke kantor bagi para pegawai sebagai langkah konkret penghematan energi.

Hingga saat ini, Pemkab Ngawi masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait aturan kerja jarak jauh. Jika kebijakan WFH bersifat wajib, pemerintah daerah akan segera menindaklanjutinya guna menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

Namun, jika kebijakan tersebut hanya bersifat imbauan, Pemkab Ngawi telah memiliki skema mandiri yang dinilai lebih efektif untuk kondisi daerah setempat.

Baca juga : Karawang Terapkan WFH ASN dengan Pengawasan Ketat dan Absensi Berkala

Gerakan Bike to Work
Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, menjelaskan bahwa pihaknya lebih memilih menggalakkan tren bike to work daripada merumahkan pegawai. Menurutnya, esensi dari kebijakan yang dimulai pada April ini adalah efisiensi energi.

Ony menyarankan bagi ASN yang domisilinya berada dalam radius sekitar 10 kilometer dari kantor untuk beralih menggunakan sepeda. Kebijakan ini direncanakan mulai diimplementasikan pada pekan ini.

"ASN yang rumahnya cukup dekat dan berjarak sekitar 10 kilometer disarankan menggunakan sepeda. Penggunaan sepeda ke kantor akan diterapkan mulai minggu ini," ujar Ony, Rabu (4/1).

Tren Penghematan Energi di Jawa Timur
Langkah yang diambil Pemkab Ngawi ini sedikit berbeda dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah memberlakukan sistem WFH setiap hari Rabu bagi para ASN.

Penerapan WFH di tingkat provinsi tersebut dilakukan sebagai upaya strategis untuk mengurangi tingkat konsumsi BBM serta mengantisipasi dampak krisis energi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. (MGN/P-2)