WFH Sehari Sepekan Perlu Fleksibel agar tak Ganggu Operasional Dunia Usaha

KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menilai rencana imbauan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan dapat dipahami sebagai langkah pemerintah dalam merespons dinamika global, khususnya potensi kenaikan harga energi dan dampaknya terhadap konsumsi bahan bakar.

Menurutnya, kebijakan WFH tersebut juga mencerminkan upaya membangun sense of crisis di tengah ketidakpastian geopolitik yang masih berlangsung. 

“Dunia usaha pada prinsipnya memahami langkah tersebut sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi tekanan eksternal yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional,” ucap Shinta saat dihubungi, Selasa (31/3).

Baca juga : Airlangga: Mulai Jumat, ASN Terapkan WFH Satu Hari Sepekan

Namun demikian, Shinta menegaskan bahwa dampak implementasi WFH akan sangat bergantung pada karakteristik masing-masing sektor usaha. Untuk sektor yang berbasis aktivitas back office atau pekerjaan non-esensial secara fisik, kebijakan ini dinilai relatif mudah diterapkan tanpa mengganggu produktivitas secara signifikan.

Sebaliknya, pada sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, hingga industri makanan dan minuman, penerapan WFH memiliki keterbatasan karena sangat bergantung pada kehadiran fisik tenaga kerja serta kelancaran operasional di lapangan. 

“Oleh karena itu, fleksibilitas dalam penerapan menjadi kunci agar aktivitas usaha tetap berjalan optimal,” tegasnya.

Baca juga : Pramono akan Ikuti Kebijakan WFH ASN

Dalam konteks tersebut, Apindo memandang pengecualian terhadap sektor layanan publik dan sektor strategis merupakan langkah yang tepat untuk menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi. Hal ini penting agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan gangguan terhadap rantai pasok, distribusi barang, maupun pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, dunia usaha menilai kebijakan WFH sebaiknya ditempatkan sebagai imbauan yang bersifat selektif dan terukur, dengan ruang adaptasi di tingkat perusahaan sesuai kebutuhan operasional masing-masing. Pendekatan yang fleksibel dinilai dapat menjaga keseimbangan antara upaya efisiensi energi dan keberlangsungan produktivitas.

Dengan implementasi yang adaptif, kebijakan ini diharapkan tetap dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan disrupsi terhadap kegiatan usaha serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global.  (H-3)