Terkait WFH, Pemkot Bandung Ikut Kebijakan Pemerintah Pusat

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait rencana kerja dari rumah atau work from home (WFH) sehari dalam sepekan untuk ASN. Kebijakan itu direncanakan pemerintah guna menghemat bahan bakar minyak (BBM) sebagai dampak dai konflik di Timur Tengah (Timteng) yang menggangu pasokan minyak dunia, termasuk ke Indonesia . 

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan kemarin menyatakan, Pemkot Bandung masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk penerapan kebijakan tersebut. Selama juklak dan juknisnya belum ada, ASN Pemkot Bandung tetap kerja seperti biasa. "Pemkot menunggu saja, saya enggak akan sok tahu, jadi menunggu saja. Pada prinsipnya gini, kalau juklak dan juknisnya belum keluar, maka (ASN Pemkot Bandung, Red) bekerja seperti biasa," ucapnya.

Menurut Farhan, saat ini sebagian ASN Pemkot Bandung ada yang melaksanakan work from anywhere (WFA) untuk mengurai arus balik mudik pada masa libur Lebaran. Namun, ASN yang bekerja seperti biasa pun sudah banyak. "Sekarang kan statusnya sudah clear. Berdasarkan instruksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), maka ada work from anywhere. Tapi kayak saya ya ngantor saja, dari hari Rabu ngantor saja. Namum, Senin nanti masih berlaku full seperti biasa, belum ada WFH-WFH," jelasnya.

Baca juga : Pemkot Bandung Siap Ikuti Arahan Presiden soal Kebersihan Lingkungan

Sebelumnya, Farhan menyebut bahwa Pemkot Bandug belum memutuskan akan menerapkan WFH untuk ASN setiap hari apa. Farhan bakal melihat situasinya dulu sebelum mengeluarkan keputusan, termasuk dapam memutuskan kebijakan bagi anak sekolah. "Pemerintah provinsi menyarankan WFA setiap Kamis, sementara pemerintah pusat menyarankan Jumat. Kami masih melihat situasi, termasuk mempertimbangkan apakah sekolah perlu menerapkan PJJ (pembelajaran jarak jauh)," terangnya.

Farhan menambahkan, kebijakan tersebut dapat berdampak terhadap penghematan BBM dan energi. Krisis energi sangat bergantung pada pemerintah pusat. Hingga saat ini, Pertamina menjamin pasokan BBM masih aman dan belum ada tanda kenaikan harga BBM subsidi. 

Di sisi lain, Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnain menuturkan, wacana WFH tersebut sejauh ini baru disampaikan secara verbal oleh pemerintah pusat. "Kita masih menunggu juknis dari pusat, karena ini baru disampaikan secara lisan,” tuturnya.

Baca juga : Setahun Pertama Jadi Wali Kota Bandung, Farhan Fokus Letakkan Pondasi Pembangunan Jangka Panjang

Meski begitu, Iskandar memastikan Pemkot Bandung telah menyiapkan skema kerja agar tetap selaras dengan kebutuhan pelayanan publik, apabila kebijakan tersebut resmi diberlakukan. "Kita sudah persiapkan, tinggal nanti kita sesuaikan dengan aturan dari pusat," terangnya.

Iskandar menegaskan, penerapan WFH harus tetap memperhatikan kualitas pelayanan publik, yang tidak boleh terganggu oleh kebijakan tersebut. Pada prinsipnya, pelayanan publik harus tetap berjalan optimal. Itu yang menjadi prioritas. Selain itu, Pemkot Bandung juga akan melakukan evaluasi lebih lanjut terkait hari pelaksanaan WFH apabila kebijakan tersebut telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat.
 
“Kita lihat nanti apakah Jumat, Senin, atau Selasa, kita akan evaluasi sesuai kebutuhan," katanya. Terlepas dari hal itu, kami menyambut baik bila skema WFH dari pemerintah pusat diterapkan pada hari Jumat, karena berpotensi dapat meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Bandung. Kalau hari Jumat WFH, orang bisa datang lebih awal ke Bandung. Ini tentu berdampak positif,” sambungnya. (E-2)