WFH 1 Hari Sepekan, Negara Bisa Hemat Rp6,2 Triliun

KEBIJAKAN bekerja dari rumah (work from home/WFH) yang didorong pemerintah diproyeksikan memberi dampak besar terhadap efisiensi anggaran negara sekaligus menekan konsumsi energi nasional.

Pemerintah memperkirakan penerapan WFH mampu menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp6,2 triliun, terutama dari penurunan kompensasi bahan bakar minyak (BBM). Di sisi lain, pengeluaran BBM masyarakat juga berpotensi susut signifikan.

"Total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi dihemat hingga Rp59 triliun," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3).

Baca juga : Perang Iran vs Israel-AS Berkepanjangan, Wakil Ketua MPR Setuju WFH 1 Hari Sepekan

Menurut Airlangga, potensi penghematan tersebut sejalan dengan turunnya mobilitas harian masyarakat. WFH dinilai menjadi instrumen efektif untuk menekan konsumsi energi sekaligus pengeluaran secara nasional.

Seiring kebijakan tersebut, pemerintah juga mempercepat penataan belanja negara melalui prioritisasi dan refocusing anggaran kementerian/lembaga. Belanja yang dinilai kurang produktif, seperti perjalanan dinas, rapat, kegiatan seremonial, dan belanja non-operasional—dialihkan ke program yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

Nilai refocusing tersebut diperkirakan mencapai Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.

Baca juga : Filipina dan Thailand Terapkan WFH, RI Kaji Opsi Penghematan BBM

Dalam implementasinya, WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diterapkan satu hari per pekan, yakni setiap Jumat, melalui surat edaran Menteri PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri. Kebijakan ini juga diiringi langkah efisiensi lain, seperti pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50% (di luar operasional dan kendaraan listrik), serta pengurangan perjalanan dinas hingga 50% untuk domestik dan 70% untuk luar negeri.

Pemerintah juga mendorong penggunaan transportasi publik dan penguatan sistem kerja berbasis digital.

Untuk pemerintah daerah, diterbitkan imbauan memperluas pelaksanaan car free day sesuai karakteristik wilayah. Sementara itu, penerapan WFH di sektor swasta akan diatur melalui Kementerian Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing sektor.

Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi sektor layanan publik dan sektor strategis. Layanan kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor industri, energi, pangan, transportasi, logistik, dan keuangan tetap diwajibkan beroperasi normal.

Di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar untuk jenjang dasar hingga menengah tetap berlangsung tatap muka lima hari dalam sepekan. Adapun perguruan tinggi semester empat ke atas akan menyesuaikan kebijakan kementerian terkait. (Z-10)