Kebijakan WFH ASN di Tasikmalaya Terapkan Mulai 10 April 2026

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Tasikmalaya, Jawa Barat, menerapkan kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara atau WFH ASN setiap Jumat mulai 10 April 2026. 

Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Asep Goparullah mengatakan akan mengikuti instruksi WFH 1 hari dari pemerintah pusat. Namun, pelaksanaan WFH ASN masih dalam skema pematangan.

"Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah sekarang masih dilakukannya rapat dengan perangkat daerah terkait. Kami sudah menerima surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, juga pengumuman dari Menko bahwa WFH dilaksanakan satu hari dalam seminggu yaitu hari Jumat," ujar Asep Goparullah, Rabu (1/4/2026).

Baca juga : Kebijakan WFH ASN, Pemkab Banyumas Siapkan Pola Kerja Kombinasi

Menurut Asep, kebijakan WFH ASN tidak berlaku mutlak dan ada sejumlah pengecualian yang menjadi tulang punggung pelayanan masyarakat. Ia mencontohkan sejumlah dinas harus melayani dan tidak melaksanakan WFH seperti Jabatan pimpinan tertinggi (PJT), Dinas Kesehatan, administrator, unit pelayanan Disdukcapil, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (TPSP), Puskesmas, BPBD, Satpol PP.

"Pemkot Tasikmalaya akan menerapkan WFH dengan memilih melaksanakan pada dua Jumat awal April tapi masih masa libur dan kemungkinan Jumat minggu kedua di bulan 10 April. Namun, kebijakan tersebut ada narasi lebih besar efisiensi energi dan dampak geopolitik global sehingga pusat mendorong daerah ikut menyesuaikan ritme kerja birokrasi," katanya.

Menurutnya, kebijakan WFH ASN bagi aparatur sipil negara dilakukan oleh pemerintah pusat akan didukung oleh pemda. Tapi, sambung dia, pelayanan ke masyarakat tidak boleh menurun.

Oleh karena itu, ASN diberi fleksibilitas bekerja, termasuk skema WFH 1 hari per minggu. Akan tetapi, bagi pejabat struktural, unit layanan publik, kesehatan, pendidikan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (TPSP), Puskesmas, BPBD dan Satpol PP tidak berlaku WFH.

"Pemerintah daerah akan menghitung potensi penghematan dari kebijakan mulai listrik, BBM, air PDAM, biaya operasional dan yang lainnya di tengah efisensi hingga dari sektor pelayanan publik diminta tetap siaga penuh memberikan. Namun, dalam kebijakan WFH akan membuka peluang perluasan Car Free Day sebagai bagian dari penghematan energi hingga pengurangan polusi," pungkasnya. (H-4)