Indef: Penghematan Rp6,2 Triliun dari WFH bukan Angka Pasti

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Rizal Taufikurahman, menilai klaim penghematan fiskal sebesar Rp6,2 triliun dari kebijakan work from home (WFH) perlu dicermati secara kritis dan tidak dapat dianggap sebagai angka pasti. Menurut dia, potensi penghematan tersebut sangat bergantung pada sejumlah asumsi yang belum tentu terealisasi di lapangan, seperti tingkat kepatuhan penerapan WFH dan penurunan mobilitas masyarakat secara signifikan. Dalam praktiknya, konsumsi energi juga tidak sepenuhnya berkurang, melainkan cenderung bergeser dari sektor transportasi ke rumah tangga.

“Secara fiskal, klaim penghematan Rp6,2 triliun dari kebijakan WFH perlu disikapi hati-hati dan tidak bisa diterima begitu saja sebagai angka pasti. Penghematan tersebut sangat bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi di lapangan, seperti kepatuhan WFH dan penurunan mobilitas yang signifikan. Dalam praktiknya, sebagian konsumsi energi hanya berpindah dari sektor transportasi ke rumah tangga, sehingga penghematan riil berpotensi jauh lebih kecil dari yang diklaim,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (1/4).

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kebijakan WFH juga berpotensi menimbulkan dampak lanjutan terhadap aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor-sektor yang bergantung pada mobilitas harian masyarakat.

Baca juga : Sektor Kesehatan hingga Energi Dikecualikan dari WFH 

“Lebih jauh, kebijakan ini justru menyimpan konsekuensi ekonomi yang tidak ringan. Penurunan mobilitas akan langsung menekan aktivitas sektor transportasi, ritel, dan UMKM yang sangat bergantung pada pergerakan harian masyarakat. Dampaknya, konsumsi melemah dan pada akhirnya menggerus basis penerimaan negara, khususnya dari PPN dan pajak sektor jasa. Artinya, penghematan di sisi belanja berpotensi dikompensasi oleh penurunan penerimaan, sehingga manfaat fiskalnya menjadi semu,” jelasnya.

Ia menilai, dalam konteks tersebut, kebijakan WFH tidak dapat dijadikan solusi utama untuk memperbaiki kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dengan demikian, WFH bukanlah solusi strategis untuk memperbaiki APBN, melainkan sekadar langkah administratif jangka pendek yang efeknya terbatas. Bahkan, jika diterapkan tanpa mitigasi yang tepat, kebijakan ini berisiko menjadi kontraproduktif karena menahan aktivitas ekonomi saat momentum pertumbuhan sedang rapuh. Pemerintah perlu lebih fokus pada kebijakan yang berdampak nyata dan terukur, bukan sekadar menciptakan ilusi efisiensi fiskal,” pungkasnya. (E-3)