Headline
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cirebon berencana menerapkan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam waktu dekat. WFH ASN tersebut akan berlangsung pekan depan.
“Hingga kini kebijakan tersebut masih akan dimatangkan melalui rapat yang dijadwalkan berlangsung pekan depan,” tutur Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Agung Firmansyah, Rabu (1/4).
WFH ASN, lanjut Agung, dilaksanakan dengan skema WFH dibatasi maksimal 20 persen dari total ASN di lingkungan Pemkab Cirebon.
Dijelaskan Agung, pola kerja fleksibel tersebut dapat diterapkan dengan skema empat hari kerja di kantor dan WFH 1 hari, menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah. Hari pelaksanaan WFH, sambung dia, fleksibel dan tidak harus pada hari tertentu seperti Jumat.
“Bisa saja empat hari, kemungkinan bukan hari Jumat, bisa Selasa, atau Rabu,” jelas Agung.
Namun, ia menegaskan bagi pejabat struktural tetap diwajibkan masuk kerja secara penuh. Mereka antara lain kepala dinas atau pejabat pimpinan tinggi (JPT) serta administrator. Sedangkan untuk pejabat pengawas setingkat eselon IV dan pejabat fungsional dimungkinkan menjalankan WFH hingga 100 persen, dengan tetap memperhatikan sistem pengawasan.
Bagi ASN yang menjalankan WFH, Agung menekankan tetap wajib melakukan absensi berbasis lokasi sebagai bentuk pengendalian.
“Absensi dilakukan di titik lokasi masing-masing, namun masih dalam radius wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon,” jelasnya.
Agung mencontohkan, ASN yang berdomisili di wilayah Losari dapat melakukan absensi dari lokasi tersebut tanpa harus datang ke pusat pemerintahan di Sumber. Namun, sistem akan menolak absensi jika dilakukan di luar radius yang telah ditentukan.“Kalau di luar wilayah Cirebon, tidak bisa absensi. ASN tetap harus berada di wilayah Cirebon. Karena WFH itu bukan libur, tetap bekerja dari rumah,” tutur Agung. (H-4)
KEBIJAKAN bekerja dari rumah (WFH) satu dalam sepekan yang akan diterapkan pemerintah diharapkan tidak sampai menurunkan kinerja pegawai dan layanan publik.
Panduan lengkap kebijakan WFH ASN berdasarkan Perpres No. 21 Tahun 2023. Pelajari syarat, mekanisme kerja fleksibel (FWA), dan aturan jam kerja terbaru.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Tasikmalaya, Jawa Barat, menerapkan kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara atau WFH ASN setiap Jumat mulai 10 April 2026.
PEMERINTAH resmi mengumumkan kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara atau WFH ASN. Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menyiapkan penerapan pola kerja
Pemkot Cirebon sendiri telah melakukan sejumlah efisiensi untuk penghematan, baik itu penghematan energy maupun anggaran daerah.
Jika kebijakan WFH kembali diterapkan, diperlukan pengaturan teknis yang jelas di setiap perangkat daerah.
Puncak arus balik Lebaran 2026 di Terminal Harjamukti Cirebon terjadi hari ini (25/3). Jumlah penumpang ke Jakarta naik 15%. Cek prediksi gelombang kedua di sini.
MANAJER Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin menjelaskan total penumpang kereta api selama periode 11 Maret hingga 20 Maret 2026, sebanyak 93.048 orang.
Di Pasar Sumber, Kabupaten Cirebon, untuk beras kualitas bawah I tercatat Rp14 ribu per kilogram dan bawah II Rp13.500 per kilogram.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved