Kebijakan WFH Jangan Sampai Turunkan Kinerja Pegawai

KEBIJAKAN bekerja dari rumah (WFH) satu dalam sepekan yang akan diterapkan pemerintah diharapkan tidak sampai menurunkan kinerja pegawai dan layanan publik.

"Pemprov Kalsel mendukung kebijakan WFH ini. Namun kita ingatkan kepada pegawai jangan sampai kinerjanya menjadi menurun, terutama layanan publik," ungkap Asisten II Bidang Perekonomian Pemprov Kalsel, Ariadi Noor, Selasa (31/3), usai membuka kegiatan Sosialisasi Inovasi Daerah 2026 di Banjarbaru.

Dikatakan Ariadi kebijakan WFH ini jika dilaksanakan tepat sasaran maka dapat mengurangi beban konsumsi BBM secara signifikan sehingga terjadi efisiensi. "Tentu kebijakan ini harus proporsional karena ada bidang-bidang atau satuan kerja yang tetap harus memberikan layanan kepada masyarakat," ujarnya.

Baca juga : Pengamat Ragukan Efektivitas Kebijakan WFH untuk Penghematan Energi

Seperti diketahui pemerintah akan menerapkan kebijakan WFH sehari sepekan sebagai langkah efisiensi BBM dampak perang di Timur Tengah (Timteng). Pantauan Media sejauh ini distribusi BBM kepada masyarakat melalui SPBU di Kalsel masih lancar dan tidak ada antrian panjang.

Lebih jauh dikemukakan Ariadi ditengah kondisi efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah dan situasi geopolitik yang semakin memanas, maka Pemda provinsi dan kabupaten/kota dituntut dapat berinovasi agar pembangunan tetap berjalan lancar. 

Senada Kepala Badan Riset  Daerah (BRIDA) Kalsel, Taufik Hidayat mengatakan pihaknya terus mendorong agar pemerintah daerah dapat memunculkan inovasi-inovasi yang dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

"Inovasi daerah menjadi sangat penting di tengah kondisi serba keterbatasan saat ini," kata Taufik di sela-sela peluncuran Banua Inovation Award 2026 tingkat provinsi Kalsel. (DY/E-4)