Pengamat Ragukan Efektivitas Kebijakan WFH untuk Penghematan Energi

PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai kebijakan work from home (WFH) satu hari sepekan belum akan efektif untuk penghematan energi atau bahan bakar minyak (BBM). Selain terkait kepatuhan pegawai, Trubus menilai akan ada perpindahan konsumsi energi dari transportasi ke rumah tangga.

"Target pemerintah itu kan (penghematan BBM) Rp6,2 triliun. Kalau target itu sepertinya belum. Karena gini, repotnya, kan, begitu mereka nggak keluar karena WFH, otomatis ada peralihan (penggunaan energi) dari sektor transportasi ke sektor rumah tangga," kata Trubus saat dihubungi, Rabu (1/4).

"Jadi awalnya kan energi dipakai untuk transportasi. Tapi kan sekarang begitu dia di rumah, berarti energinya ada di rumah, dipakai untuk rumah tangga. Yang dulunya masak pakai kompor (mengkonsumsi) berapa, masak pakai listrik berapa, jadi penggunaan listriknya meningkat juga," imbuhnya.

Baca juga : WFH ASN di Cirebon akan Berlangsung Pekan Depan

Keberhasilan kebijakan WFH setiap Jumat bagi ASN, kata Trubus, sangat ditentukan oleh sejauh mana nanti kepala unit kerja atau pimpinan dalam melakukan pengawasan. 

"Karena kalau tidak, dikhawatirkan itu malah menjadi long weekend atau dia tetap beraktivitas di luar rumah. Kan, arah yang ingin dituju penghematan BBM, kalau misalnya dia keluar berarti, kan, masih berpotensi untuk menggunakan BBM," paparnya.

Di sisi lain, Trubus menilai kebijakan serupa yang sudah-sudah tidak ada output yang jelas. Karena itu publik termasuk pengamat, katanya, tidak memiliki data acuan.

Baca juga : Kebijakan WFH ASN di Tasikmalaya Terapkan Mulai 10 April 2026

"Misalnya sebelumnya ada WFA (work from anywhere) ketika Lebaran kemarin. Kemudian sebelumnya ada lagi namanya work from mall (WFM). Itu, kan, nggak pernah ada evaluasinya seperti apa. Jadi misalnya pemerintah itu dengan adanya WFM, WFA, output-nya seperti apa, transparansi seperti apa, akuntabilitasnya seperti apa, itu kan harusnya ada evaluasinya. Itu masyarakat nggak tahu," ungkapnya.

Kondisi Tempat Tinggal

Permasalahan lain yang bisa memengaruhi adalah kesenjangan tempat tinggal. "Kalau yang ASN eselon-eselon mungkin cukup di rumah, bisa, karena rumahnya memadai. Kalau yang pegawai-pegawai kecil yang mereka golongan 1, 2, banyak yang masih ngontrak. Kalau di rumah, sama anaknya, keluarganya ribut segala macam, akhirnya keluar. Nggak fokus juga kerja di rumah karena rumahnya mungkin sewa rusun sempit atau apa, nggak memadai," paparnya.

Belum lagi di tataran pemerintah daerah yang terdiri dari organisasi perangkat daerah (OPD). "Nah, OPD ini bagaimana pengawasan dinas-dinas itu kan sampai sekarang kita sepertinya nggak ada data seperti apa sesungguhnya mereka selama ini," kata Trubus.

"Kalau logika kebijakan ataupun secara di atas kertas memang dia efisien, akan mengurangi, bla bla bla. Cuma kan kebijakan itu gak semata-mata itu, ada namanya implementasi. Nah, praktik di lapangan ini yang sebenarnya di daerah itu seperti apa. Pemerintah dalihnya untuk adaptasi digitalisasi. Persoalannya di daerah itu digitalisasi itu pada infrastruktur belum maksimal," ungkapnya. (E-4)