Pemkot Cirebon Belum Berencana Terapkan WFH

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Cirebon belum berencana menerapkan work from home (WFH). Mereka pun masih menunggu petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari  pemerintah pusat. 

Walikota Cirebon, Effendi Edo, menjelaskan bahwa mereka belum berencana menerapkan WFH untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cirebon. “Pemkot Cirebon saat ini belum menerapkan kebijakan WfH untuk pegawai maupun ASN. Baik itu di Sekretariat maupun SKPD hingga tingkat kelurahan,” tutur Edo, Minggu (29/3). 

Dijelaskan Edo, saat ini pihaknya akan terlebih dahulu melakukan kajian mengenai efektivitas dan efisiensi jika WFH diterapkan. “Kami juga masih menunggu regulasi resmi, termasuk juklak dan juknis kebijakan WFH ini baik dari pemerintah pusat maupun provinsi,” tutur Edo. 

Baca juga : Tangsel Terapkan WFA hingga 30 Maret, Wali Kota Pastikan Pelayanan Publik tetap Berjalan

Terlebih, lanjut Edo, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memiliki karakter kerja yang berbeda. “Sebagian besar SKPD memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hanya beberapa dinas atau SKPD yang dimungkinkan untuk melakukan WFH, seperti BKPSDM,” tutur Edo. Selain itu, WFH yang hanya dilakukan sepuluh persen menurut Edo juga tidak akan efektif. Jika pun diterapkan idealnya WFH harus lima puluh persen. “Kita tunggu regulasi dari pusat mengenai petunjuk teknis dan pelaksanaannya,” tutur Edo. 

Pemkot Cirebon sendiri menurut Edo telah melakukan sejumlah efisiensi untuk penghematan, baik itu penghematan energy maupun anggaran daerah. 

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Airlangga Hartarto mengungkapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta akan ditetapkan pada Maret 2026.  Namun, Airlangga belum mengumumkan resmi kapan pemberlakuan WFH 1 hari dalam sepekan ini akan resmi diterapkan. (H-2)