Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
DPRD Provinsi Maluku sementara menjalankan agenda pengawasan tahap II di lima kabupaten di Maluku. Lima kabupaten tersebut masing-masing, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
"Setelah sebelumnya DPRD Provinsi Maluku mengawasi sejumlah program dan kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN tahun 2021 di enam kabupaten/kota, beberapa waktu lalu," ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut dalam keteranangannya, Senin (6/6).
Tujuan agenda pengawasan yang dilakukan setiap tahun anggaran ini, kata dia, untuk memastikan apakah seluruh program dan kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN tahun 2021 berjalan dengan baik ataukah tidak.
”Ini adalah fungsi DPRD, untuk melakukan pengawasan. Kami hanya ingin memastikan realisasi APBD 2021 sampai sejauhmana dilakukan oleh OPD teknis,” kata Sairdekut.
Baca juga : Honorer Di Pemkab Cianjur Cemas Soal Wacana Penghapusan Tenaga Honorer
Lebih lanjut menurut dia, saat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur tahun 2021, DPRD secara kelembagaan akan mensinkronkan hasil pengawasan dengan dokumen LPJ Gubernur dimaksud.
”Jadi apa yang nantinya dilaporkan sesuai dengan kondisi riil di lapangan atau tidak. Jadi itu sebenarnya tujuan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD,” tegas dia.
Sairdekut menyatakan, jika ada masalah yang ditemui saat agenda pengawasan di 11 kabupaten/kota, maka akan dibahas pada setiap komisi baru dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk kemudian ditindaklanjuti. (RO/OL-7)
Saat ditanya apakah Sudewo bakal dipanggil ke Kemendagri, Bima menyebut pihaknya masih melakukan komunikasi.
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Kenaikan gaji seharusnya dilihat sebagai pelaksanaan tugas negara dalam memenuhi hak keuangan para hakim dan tidak perlu dikaitkan dengan tujuan lain.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Penelitian terbaru ungkap dampak pengawasan terhadap otak manusia, mulai dari perubahan perilaku hingga gangguan kognitif bawah sadar.
Yanto membeberkan bahwa MA merupakan lembaga yang paling banyak memiliki pengawas. Ada Badan Pengawas MA RI, hingga Komisi Yudisial (KY) yang mengawasi gerak-gerik MA.
Puadi menuturkan bahwa sebagian besar pelaksanaan PSU telah berjalan lancar meskipun masih ditemukan beberapa catatan dan evaluasi di beberapa wilayah.
Pencegahan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat keamanan, khususnya kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved