Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD Provinsi Maluku sementara menjalankan agenda pengawasan tahap II di lima kabupaten di Maluku. Lima kabupaten tersebut masing-masing, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
"Setelah sebelumnya DPRD Provinsi Maluku mengawasi sejumlah program dan kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN tahun 2021 di enam kabupaten/kota, beberapa waktu lalu," ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut dalam keteranangannya, Senin (6/6).
Tujuan agenda pengawasan yang dilakukan setiap tahun anggaran ini, kata dia, untuk memastikan apakah seluruh program dan kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN tahun 2021 berjalan dengan baik ataukah tidak.
”Ini adalah fungsi DPRD, untuk melakukan pengawasan. Kami hanya ingin memastikan realisasi APBD 2021 sampai sejauhmana dilakukan oleh OPD teknis,” kata Sairdekut.
Baca juga : Honorer Di Pemkab Cianjur Cemas Soal Wacana Penghapusan Tenaga Honorer
Lebih lanjut menurut dia, saat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur tahun 2021, DPRD secara kelembagaan akan mensinkronkan hasil pengawasan dengan dokumen LPJ Gubernur dimaksud.
”Jadi apa yang nantinya dilaporkan sesuai dengan kondisi riil di lapangan atau tidak. Jadi itu sebenarnya tujuan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD,” tegas dia.
Sairdekut menyatakan, jika ada masalah yang ditemui saat agenda pengawasan di 11 kabupaten/kota, maka akan dibahas pada setiap komisi baru dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk kemudian ditindaklanjuti. (RO/OL-7)
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
DPR meminta KPPU memperkuat pengawasan persaingan usaha agar pasar lebih adil dan pengusaha kecil terlindungi.
Operator seluler terbesar, seperti Telkomsel, IOH, XL, dan Smartfren, meningkat dari 50,69 juta TB pada 2024 menjadi 55,95 juta TB pada 2025.
Salah satu penyebab utama korupsi kepala daerah adalah tingginya biaya politik dalam kontestasi pilkada.
DPR akan mengawasi langkah konkret yang diambil Panglima TNI sebagai tindak lanjut atas keresahan Presiden.
Diperlukan peningkatan pengawasan, penerapan teknologi mutakhir, serta kontrol operasional pertambangan yang lebih terpadu.
Ia menjelaskan bahwa sistem WBS di Ombudsman dikelola oleh dua unit berbeda melalui Inspektorat dan Keasistenan Utama Manajemen Mutu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved