Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
TENAGA honorer di lingkungan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, harap-harap cemas dengan wacana kebijakan penghapusan honorer pada 2023. Mereka pun berharap ada solusi terbaik seandainya kebijakan tersebut jadi diimplementasikan pemerintah.
Seperti diungkapkan Riswandi, honorer di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cianjur. Jika memang wacana itu sudah jadi kebijakan pemerintah, ia menerima dengan lapang dada.
"Namun tentu harus ada solusinya juga. Jangan sampai kebijakan ini menjadikan honorer jadi pengangguran. Kami setiap hari selalu resah menyikapi wacana ini," kata Riswandi, Senin (6/6).
Riswandi mengaku sejauh ini ada pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Namun yang diprioritaskan tenaga honorer di lingkungan pendidikan dan kesehatan.
"Nah, bagaimana dengan nasib tenaga honorer yang ada di perangkat daerah lainnya? Apalagi yang sudah berumah tangga," ucap Riswandi yang sudah bekerja di Diskominfo hampir 4,5 tahun.
Ia menuturkan keberadaan tenaga honorer cukup dibutuhkan di setiap perangkat daerah. Mereka bisa membantu pekerjaan yang ditugaskan pimpinan di setiap perangkat daerah.
"Tapi kemarin saya dengar, katanya pak Bupati akan mengupayakan agar tenaga honorer di Kabupaten Cianjur bisa dipertahankan atau paling tidak bisa diprioritaskan jadi P3K. Mudah-mudahan saja bisa terealisasi," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Cianjur, Dadan Ginanjar, menuturkan sudah mengajukan kuota formasi sebanyak 500 orang mengikuti seleksi P3K tahun ini. Usulannya sudah diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Ia menyebutkan dari 500 kuota formasi yang diusulkan, mayoritas didominasi kalangan guru. Sisanya tenaga medis, penyuluh pertanian, dan tenaga teknis.
"Sebanyak 250 orang untuk guru, kemudian yang 150 orang untuk tenaga medis, 50 orang untuk penyuluh pertanian, dan 50 orang lagi untuk tenaga teknis yang tersebar di berbagai perangkat daerah," kata Dadan, belum lama ini. (OL-15)
Pengiriman tenaga kerja dimaksudkan untuk mengurangi angka pengangguran.
Selain di tingkat provinsi, posko serupa juga dibuka di tingkat kabupaten/kota se-DIY.
Indonesia memiliki 21 balai latihan kerja (BLK) pemerintah di bawah pembinaan langsung Kementerian Ketenagakerjaan atau Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) yang tersebar di 13 provinsi.
Jam kerja yang telalu lama dapat menyebabkan seseorang mengalami kelelahan.
Membuka pelayanan pada saat libur nasional seperti lebaran dinilai tidak melelahkan tenaga medis dibandingkan pada hari biasa.
Cara penipuan juga digunakan dengan memperkenalkan calon suami sebagai orang kaya dan membujuk para korban untuk menikah dengan iming-iming akan dijamin seluruh kebutuhan hidupnya.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cianjur. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu memberikan pinjaman modal dengan bunga yang relatif cukup kecil.
Pada komoditas telur ayam misalnya, saat ini harganya kisaran Rp27.600 dari sebelumnya Rp27.800 per kg.
YESS menjadi salah satu solusi yang terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dan memberdayakan petani di Indonesia.
Sektor pertanian adalah sektor yang menjanjikan sehingga akan membutuhkan tenaga yang sangat banyak.
Pemerintah daerah perlu turun tangan. Salah satunya berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menginventarisasi lulusan sekolah yang belum mendapatkan pekerjaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved