Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Jawa Barat mangkir dalam Rapat Paripurna Istimewa dalam rangkaian HUT ke-54 Kabupaten Purwakarta ke 54 dan HUT ke-191 Purwakarta. Ketidak hadiran anggota dewan tersebut jadi sorotan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika.
Bupati menyatakan keheranannya karena banyaknya anggota dewan yang tidak hadir.
Ketua DPRD Purwakarta Ahmad Sanusi yang dimintai komentar mengungkapkan
sejumlah alasan diungkapkan anggota dewan yang tidak hadir. "Dua orang tengah melaksanakan ibadah haji, 2 lainnya izin karena ada keluarga meninggal dunia, dan sisanya belum diketahui alasannya."
Ia menambahkan jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna 27 anggota dan 4 pimpinan.
HUT Kabupaten Purwakarta dan Purwakarta mengangkat tema Purwakarta Festival 10, dengan sub tema Pemulihan Ekonomi Masyarakat, Kebangkitan Pariwisata dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
Bupati Anne Ratna Mustika mengungkapkan pada 2022 telah disusun
RKPD Pemerintah Daerah dengan arah pembangunan memantapkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah yang berkelanjutan dengan dengan sejumlah prioritas.
"Prioritas-prioritas tersebut di antaranya peningkatan SDM yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan penyelenggaraan good governance yang berbasis iptek dan peningkatan infrastruktur dasar perekonomian masyarakat," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, perempuan yang akrab disapa Ambu Anne itu juga menyampaikan capaian kinerja pemerintah daerah selama 2021 yang telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dia berharap masyarakat Purwakarta akan merasakan kebahagian yang sama tepat di hari lahirnya Kabupaten Purwakata walau ada keterbatasan.
"Semoga kita bisa pulih dan bangkit bersama. Bekerja bersama-sama,
kemudian berikhtiar bersama-sama, satu frekuensi. Insya Allah itu akan
tercapai," tandasnya. (N-2)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved