Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
KOMISI C DPRD Provinsi DKI Jakarta menginginkan Perumda Pengelolaan Air Limbah (PAL) Jaya melengkapi seluruh persyaratan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur pengolahan limbah.
Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Habib Muhammad bin Salim Alatas mengatakan salah satu syarat yang belum dimiliki PAL Jaya adalah penasihat investasi. Sementara usulan Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk melaksanakan pembangunan cukup besar, yakni mencapai Rp730 miliar.
“Hari ini, kita sepakati rumahnya untuk kegiatan PAL Jaya dengan menggunakan PMD. Tapi ada catatan, lengkapi persyaratan dan harus dipastikan tidak ada regulasi yang kita langgar,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (26/5).
Baca juga: DKI Ungkap Banyak Truk Tinja Buang Limbah Di Saluran Air
Pembangunan infrastruktur yang akan dibangun PAL Jaya adalah melanjutkan pembangunan jaringan pipa air limbah di kawasan TB Simatupang sisi utara dan optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) tahap II senilai Rp100 miliar. Kemudian melanjutkan pembangunan Jakarta Sewarage System (JSS) zona 1 sebesar Rp630 miliar.
Agar tiga kegiatan tersebut terlaksana dengan baik dan sesuai aturan pada 2023 mendatang, Komisi C DPRD DKI mendorong PAL Jaya melengkapi seluruh persyaratan dan terus berkoordinasi dengan asisten perekonomian, juga Badan Pengelola Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD).
“Langkah yang harus dilakukan adalah bagaimana penasihat investasi dipercepat. Jadi kajian investasi yang diajukan BUMD bisa segera ditelaah oleh konsultan rekomendasi,” terang Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Andyka.
Asisten Perekonomian DKI Jakarta Sri Haryati mengaku siap mempercepat pembentukan penasihat investasi, dengan harapan kajian investasi dapat selesai sebelum pembahasan RKPD 2023 nanti.
“Jadi secara substansi nantinya PMD yang disepakati itu memang secara keseluruhannya sudah harus diselesaikan kajian investasinya. Jadi catatan kita usulan pengajuan ini akan diteruskan asal kajian investasinya telah selesai,” ungkapnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BP BUMD DKI Jakarta Budi Purnama juga menjelaskan, saat ini, pihaknya terus mendorong PAL Jaya untuk segera melengkapi berkas. Namun hingga saat ini masih dalam proses pra-feasibility study (FS).
“Untuk kajian sifatnya baru gelondongan besar, FS belum terima. Tapi sudah ada pra FS. Namun dipastikan akan kita lengkapi lebih detail dan rinci lagi,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Utama Perumda PAL Jaya Aris Supriyanto menjelaskan kegiatan di TB Simatupang nantinya akan dipasang pipa air limbah dengan panjang 3.721 meter.
“Itu untuk melayani 43 gedung tinggi dikawasan Simatupang,” ucapnya.
Sedangkan pembangunan JSS zona satu akan bermanfaat dalam melayani 989.389 jiwa dan mencakup delapan Kecamatan di Jakarta, yakni Kecamatan Menteng, Tanah Abang, Gambir, Sawah Besar, Taman Sari, Tambora, Pademangan dan Penjaringan dengan luas area layanan 4.901 hektare dan kapasitas pengolahan 240.000 meter kubik perhari. (OL-1)
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Dalam pidatonya, Wakil Ketua Golkar DKI Ashraf Ali menegaskan bahwa perjuangan para pahlawan harus diteruskan dengan cara yang relevan di era modern ini.
KOMISI E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
Sebagian besar JPO di ibu kota saat ini sudah dilengkapi kamera pengawas (CCTV) yang dikelola Dinas Bina Marga serta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung segera membuka rekrutmen Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) Dinas Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Keselamatan.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan Jakarta dan Amerika sepakat menjalin kerja sama di tiga sektor. Masing-masing yakni sektor pangan, transportasi dan pendidikan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved