Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PANITIA Khusus DPRD Kabupaten Dogiyai membawa sejumlah aspirasi rakyat Papua ke Jakarta. Aspirasi yang dibawa adalah sikap rakyat Papua menolak rencana Pemekaran Provinsi, menolak Otonomi Khusus, dan meminta evaluasi Polri atas rencana pembentukan Polres baru di Kabupaten Dogiyai.
Ketua Pansus DPRD Kabupaten Dogiyai Simon Petrus Pekei mengatakan, banyak persoalan yang timbul di masyarakat utamanya di Kabupaten Dogiyai karena tiga isu utama tersebut tidak direspon dengan baik.
"Selama ini banyak aksi demo di masyarakat tentu kami tampung dan muaranya pada tiga hal pokok itu. Masyarakat tolak kebijakan Otsus meski sudah diundangkan melalui revisi terbaru, masyarakat juga tolak rencana DOB di Papua dan ketiga masyarakat menolak rencana pembentukan Polres di Dogiyai," ungkap Simon kepada Media Indonesia di Jakarta, Selasa malam (24/5).
Simon menjelaskan, pihaknya di DPRD sebagai penyambung aspirasi masyarakat sudah membangun komunikasi dengan Pemprov di Jayapura dan selanjutnya di Jakarta membawa aspirasi yang sama agar mendapat tanggapan serius pemerintah pusat.
"Kami datang sebagai anggota Pansus juga ada perwakilan masyarakat, tokoh adat, agama, pemuda dan mahasiswa mendesak agar pemerintah pusat di Jakarta memikirkan ulang rencana pemekaran, termasuk kebijakan Otsus yang menurut masyarakat gagal di Papua dan paling penting untuk membatalkan rencana pembuatan Polres di sana karena menabrak aturan lebih khusus karena syarat mendapat dukungan dari masyarakat tidak terpenuhi," tegas Simon.
Baca juga : Susun Empat Indeks, BSKDN Kemendagri Ingin Ukur Kinerja Pemda
Di Jakarta lanjut Wakil Ketua DPRD Dogiyai ini, pihaknya berencana bertemu Kapolri, Panglima TNI, Menko Polhukam, Mendagri, DPD RI dan DPR RI.
"Jakarta harus mendengar aspirasi yang berkembang di masyarakat. Jangan memaksakan sesuatu yang bukan merupakan aspirasi rakyat Papua. Itu berbahaya sekali," tukas Simon.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Solidaritas Rakyat Papua Kabupaten Dogiyai Benny Goo menilai selama ini situasi di Papua utamanya Dogiyai tidak kondusif karena ada kebijakan politik yang dipaksakan.
"Otsus itu kami nilai sudah gagal, tapi kenapa dilanjutkan? Dan sekarang lagi DOB. yang jelas masyarakat tolak tapi dipaksakan, termasuk terakhir ini soal rencana membangun Polres diciptakan kondisi seperti terakhir seperti kebakaran di Dogiyai ini untuk memaksakan itu. Kami datang ini agar pemerintah benar-benar mendengar aspirasi rakyat yang memang jujur dari hati terdalam masyarakat Papua," pungkas Benny. (OL-7)
Subang Utara memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap optimal. Pemekaran wilayah diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Lepi Ali Firmansyah bersama pimpinan DPRD lainnya, Susilawati, bertemu dengan Aanya Rina Casmayati, anggota DPD RI Perwakilan Jawa Barat
PEMEKARAN Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menjadi dua yakni Kabupaten Brebes Utara dan Kabupaten Brebes Selatan, diperlukan untuk meningkatkan layanan publik.
PEMEKARAN wilayah atau pembentukan calon daerah persiapan otonomi baru (CPDOB) Bogor Barat dan Bogor Timur, tinggal menunggu pencabutan moratorium oleh pemerintah pusat.
DENGAN luas 2.938 kilometer persegi yang terbagi dalam 40 kecamatan, 410 desa, dan 16 kelurahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dinilai terlalu luas untuk ukuran sebuah kabupaten di Pulau Jawa.
Bahkan, salah satu peserta aksi demo Papua menuturkan bahwa beberapa rekan aksi demonstrasi ikut terluka akibat dipukul polisi di lokasi.
OTONOMI Khusus Papua dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat Papua.
Sekretaris Dewan Adat Suku (DAS) Moy, Benhur Yaboisembut, S.Th, mengatakan Otsus harus tetap dilanjutkan, tetapi berlanjutnya Otsus harus benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat Papua.
Anggota DPR Papua Boy Markus Dawir mengatakan, revisi UU Otsus itu sangat penting dan berdampak terhadap Orang Asli Papua (OAP) di Tanah Papua.
Ketua MRP (Majelis Rakyat Provinsi) Papua Barat Maxi Ahoren, menyatakan meski belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, namun sebagian besar aspirasi mereka sudah masuk dalam revisi UU Otsus.
Masyarakat Papua khususnya yang tinggal di kabupaten Waimena mendukung kelanjutan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II.
Dalam rencana yang dibahas pemerintah dan DPR RI, akan ada tiga provinsi baru di Papua yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved