PANITIA Khusus DPRD Kabupaten Dogiyai membawa sejumlah aspirasi rakyat Papua ke Jakarta. Aspirasi yang dibawa adalah sikap rakyat Papua menolak rencana Pemekaran Provinsi, menolak Otonomi Khusus, dan meminta evaluasi Polri atas rencana pembentukan Polres baru di Kabupaten Dogiyai.
Ketua Pansus DPRD Kabupaten Dogiyai Simon Petrus Pekei mengatakan, banyak persoalan yang timbul di masyarakat utamanya di Kabupaten Dogiyai karena tiga isu utama tersebut tidak direspon dengan baik.
"Selama ini banyak aksi demo di masyarakat tentu kami tampung dan muaranya pada tiga hal pokok itu. Masyarakat tolak kebijakan Otsus meski sudah diundangkan melalui revisi terbaru, masyarakat juga tolak rencana DOB di Papua dan ketiga masyarakat menolak rencana pembentukan Polres di Dogiyai," ungkap Simon kepada Media Indonesia di Jakarta, Selasa malam (24/5).
Simon menjelaskan, pihaknya di DPRD sebagai penyambung aspirasi masyarakat sudah membangun komunikasi dengan Pemprov di Jayapura dan selanjutnya di Jakarta membawa aspirasi yang sama agar mendapat tanggapan serius pemerintah pusat.
"Kami datang sebagai anggota Pansus juga ada perwakilan masyarakat, tokoh adat, agama, pemuda dan mahasiswa mendesak agar pemerintah pusat di Jakarta memikirkan ulang rencana pemekaran, termasuk kebijakan Otsus yang menurut masyarakat gagal di Papua dan paling penting untuk membatalkan rencana pembuatan Polres di sana karena menabrak aturan lebih khusus karena syarat mendapat dukungan dari masyarakat tidak terpenuhi," tegas Simon.
Baca juga : Susun Empat Indeks, BSKDN Kemendagri Ingin Ukur Kinerja Pemda
Di Jakarta lanjut Wakil Ketua DPRD Dogiyai ini, pihaknya berencana bertemu Kapolri, Panglima TNI, Menko Polhukam, Mendagri, DPD RI dan DPR RI.
"Jakarta harus mendengar aspirasi yang berkembang di masyarakat. Jangan memaksakan sesuatu yang bukan merupakan aspirasi rakyat Papua. Itu berbahaya sekali," tukas Simon.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Solidaritas Rakyat Papua Kabupaten Dogiyai Benny Goo menilai selama ini situasi di Papua utamanya Dogiyai tidak kondusif karena ada kebijakan politik yang dipaksakan.
"Otsus itu kami nilai sudah gagal, tapi kenapa dilanjutkan? Dan sekarang lagi DOB. yang jelas masyarakat tolak tapi dipaksakan, termasuk terakhir ini soal rencana membangun Polres diciptakan kondisi seperti terakhir seperti kebakaran di Dogiyai ini untuk memaksakan itu. Kami datang ini agar pemerintah benar-benar mendengar aspirasi rakyat yang memang jujur dari hati terdalam masyarakat Papua," pungkas Benny. (OL-7)
