Rabu 25 Mei 2022, 22:34 WIB

Pansus DPRD Dogiyai Minta Rencana Pembentukan Polres Dogiyai Dihentikan

Thomas Harming Suwarta | Nusantara
Pansus DPRD Dogiyai Minta Rencana Pembentukan Polres Dogiyai Dihentikan

Dok. Pribadi
Ketua Pansus DPRD Dogiyai Simon Petrus Pekei bertemua Kabaintelkam Polri KKomjen Ahmad Dofiri

 

PANITIA Khusus DPRD Kabupaten Dogiyai yang menampung aspirasi masyarakat meminta pimpinan Polri dan TNI mengevaluasi kembali rencana pembentukan Polres dan Kodim di Kabupaten Dogiyai. 

Selain belum mendapat persetujuan dari masyarakat, pembentukan Polres Dogiyai menabrak aturan yaitu Peraturan KAPOLRI Nomor 07 Tahun 2017 pasal 5 dan 6 terkait persyaratan pembentukan Polres.

"Hari ini kami bertemu Bapak Kabaintelkam Mabes Polri dan Kompolnas menyampaikan aspirasi masyarakat untuk menghentikan rencana Polri membentuk Polres baru di Dogiyai," ungkap Ketua Pansus DPRD Dogiyai Simon Petrus Pekei kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/5).

Simon menjelaskan, aspirasi masyarakat tersebut bukan tanpa alasan. Hal mendasar ungkap dia adalah belum adanya kesepakatan masyarakat untuk memberikan persetujuan hadirnya Polres baru di Dogiyai, mengingat dasar atau persyaratan pembentukan Polres adalah persetujuan masyarakat. 

"Itu ada dalam Peraturan Kapolri. Jadi kalau masyarakat belum setuju ya jangan dipaksakan," sambung Simon.

Bukan banya itu, pihaknya juga mendapat masukan soal lahan yang disebut-sebut akan menjadi kantor untuk Polres baru rupanya belum ada sama sekali. Sampai saat ini, hanya ada dua lahan di Dogiyai yang diserahkan masyarakat adat yaitu lahan kantor Bupati dan Kantor DPRD. 

Baca juga : Musda Apersi Jawa Barat Diharapkan Berjalan Lancar

"Jadi lahan untuk Polres itu juga belum ada. Masyarakat yang punya hak tanah di sana tidak memberikan sedikit pun lahan. Jadi di mana nanti Polres itu mau dibuat?," kata Simon.

Alasan lain adalah saat ini Dogiyai baru memiliki dua Polsek dan ini tidak memenuhi persyaratan untuk dibentuknya sebuah Polres baru. Syarat Polres baru adalah adanya 4 buah Polsek. 

"Jadi syarat ini juga tidak terpenuhi. Dan kami utamanya meminta agar pimpinan Polri menangguhkan dulu pembentukan Polres ini. Jangan terkesan dipaksakan. Harus mendengarkan juga aspirasi masyarakat. Itu sangat penting," tukasnya. 

Ditambahkan oleh Benny Goo, Koordinator Solidaritas Rakyat Papua di Kabupaten Dogiyai bahwa pembentukan Polres harus juga memperhatikan kondisi keamanan wilayah setempat. Polres dibentuk misalnya karena ada peningkatan eskalasi. 

"Nah sekarang di Dogiyai ini, kriminal atau lakalantas minim sekali. Tidak ada peningkatan. Bagaimana bisa dibentuk Polres? Kami bersama masyarakat meminta agar pimpinan Polri mendengar baik hal ini sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," pungkas Benny. (OL-7)

Baca Juga

dok.ist

Ulama dan Hilma di Madura Doakan Ganjar Presiden 2024

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 27 Juni 2022, 09:10 WIB
HIMPUNAN Lora Madura (HILMA) bersama dengan 2.000 Ulama dan Kiai se-Madura menyatakan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo...
Ist/Pemprov Jateng

Ganjar: Pemprov Jateng Serius Tangani Masalah Sampah

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 27 Juni 2022, 09:01 WIB
Peserta Kongres Sampah Deden Lesmana asal Cirebon Jawa Barat mengaku kegiatan Kongres Sampah yang dihadirinya ini akan...
dok.medcom

Kecelakaan Beruntun Belasan Kendaraan Di KM 92 Cipularang Arah Jakarta

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 27 Juni 2022, 06:54 WIB
BELASAN kendaraan dikabarkan terlibat kecelakaan beruntun di KM 92 Tol Cipularang arah Cikampek-Jakarta pada Minggu (26/6)...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya