Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Fraksi Bangun Papua DPR Papua, Alfred Fredy Anouw, meminta pimpinan TNI dan POLRI menarik mundur anggotanya yang dikerahkan di Kabupaten Dogiyai menyusul adanya aksi kebakaran di sana beberapa hari terakhir.
Alfred menilai pengerahan pasukan yang berlebihan di sana hanya menimbulkan gejolak berkelanjutan di masyarakat. Pasalnya tidak ada perlawanan militer yang terjadi di sana yang mengharuskan TNI Polri menambah pasukan.
"Ini sangat kami sayangkan, bahwa ada pengerahan pasukan ke sana. Buat apa? Di sana tidak ada masyarakat yang angkat senjata kok. Kenapa harus ada penambahan pasukan?," tanya Alfred seperti disampaikannya kepada Media Indonesia, Rabu malam (25/5).
Menurut Alfred, kasus kebakaran di Dogiyai saja polisi tidak mampu mengungkap tuntas pelakunya dan motif kejadian tersebut. Bahkan ada spekulasi lanjut Alfred, aksi kebakaran yang terjadi di Dogiyai hanya merupakan prakondisi yang sengaja diciptakan oleh aparat untuk melanggengkan rencana pembentukan Polres dan Kodim yang selama ini ditantang masyarakat.
Baca juga : Pansus DPRD Dogiyai Minta Rencana Pembentukan Polres Dogiyai Dihentikan
"Artinya kalau ada pengerahan pasukan di sana, patut diduga ini bentuk intimidasi aparat pada masyarakat. Maka saya meminta agar segera ditarik. Dogiyai bukan area koflik militer. Catat itu," tegasnya.
Masyarakat di Dogiyai selama ini hidup berdampingan dengan damai dan tidak ada gejolak yang mengarah pada konflik militer yang membuat perlu penambahan pasukan.
"Jadi tolong ini perhatian pimpinan Polri dan TNI. Jangan memperkeruh suasana disana dengan aksi-aksi intimidatif seperti ini, Persoalan kebakaran itu persoalan biasa yang mestinya tidak perlu penambahan militer yang ibaratnya sedang terjadi peperangan di Kabupaten Dogiyai. Pemerintah Kabupaten Dogiyai dan Pemerintah Papua masih ada dan bisa menyelesaikan persoalan begini, kehadiran keamanan ini justru memperkeruh suasana Kamtibmas Kabupaten Dogiyai,” pungkasnya. (OL-7)
Kelima warga itu sebelumnya berangkat ke Papua pada 14 Februari 2026 untuk bekerja dalam proyek pembangunan yang dijanjikan oleh seorang mandor.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
KPF Masyarakat Sipil menyatakan kematian pengemudi ojol Affan Kurniawan pada 28 Agustus 2025 sebagai pembunuhan. Temuan ini memicu lonjakan aksi demonstrasi di 76 kota di Indonesia.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto mengingatkan agar jajaran lintas kementerian hingga aparat penegak hukum untuk menyiapkan dengan sebaik-baiknya perayaan natal dan tahun baru 2025
Presiden juga meminta TNI-Polri untuk mendukung penuh penyelenggaraan Pilkada, dan menjaga netralitas.
Pilkada serentak salah satu bentuk dari kemerdekaan rakyat dalam memilih wakil rakyat maupun kepala pemerintah sehingga perlu adanya jaminan keamanan
Keberhasilan Operasi Mantap Praja Lodaya 2024 dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Purwakarta bergantung pada kerja keras dan kewaspadaan aparat dan masyarakat.
Pemerintah perlu segera menguatkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas aparat demi mengakhiri praktik penyiksaan kepad warga sipil
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved