Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KETUA Fraksi NasDem DPR RI yang juga pimpinan Komisi V, Robert Rouw, menyoroti minimnya peran pemerintah pusat untuk tangani sejumlah isu di Kabupaten Dogiyai, Papua. Menurut Robert, pemerintah pusat perlu untuk bangun komunikasi mengatasi masalah konflik disana.
"Sebagai wakil rakyat dari Papua, pemerintah harus bisa membangun komunikasi, agar tidak lagi jatuh korban yang banyak. Masyarakat yang tidak tau apa apa jadi korban dan tertekan. Aparat juga begitu tertekan," kata Wakil Ketua Komisi V, Robert Rouw, saat ditemui Senin (22/5).
Pada Senin (22/5) Komisi V dipimpin oleh Robert, berkesempatan untuk menerima audiensi dari pimpinan DPRD Kabupaten Dogiyai. Hal utama yang dikeluhkan adalag keberadaan fasilitas-fasilitas publik yang sudah tidak memadai pasca konflik.
Baca juga: Kapolri dan Kapolda Papua Diminta Taat Aturan Soal Pembentukan Polres di Dogiyai
"Sejumlah kantor-kantor fasilitas pelayanan masyarakat yang sudah tidak layak dan hampir tidak ada disana, akibat beberapa tahun lalu terjadi kerusuhan dan habis.
Ada 5-7 kantor disana yang bermasalah. Kalau fasilitasnya tidak mumpuni, bagaimana mau melayani masyarakat disana?" ucap Robert.
Dalam audiensi tersebut, Komisi V menilai tidak realistis bagi pemerintah daerah untuk melakukan renovasi, mengingat anggaran yang minim.
Baca juga: Bak Sebuah Film, Perintangan Penyidikan Kasus Lukas Enembe Pakai Skenario
"Saya pikir kalau dibangun sendiri oleh pemerintah daerah, Pemerintah juga bisa menilai itu susah. dana mereka sangat terbatas," tuturnya.
Pemerintah pusat dinilai harus lebih menaruh perhatian di Papua dan Dogiyai. Merujuk pada tindakan yang dilakukan Presiden mengenai jalan rusak di Lampung, mekanisme kerja yang sama juga bisa diterapkan menangani Dogiyai.
Dalam hal pembangunan, pemerintah mendapatkan dukungan penuh dari DPR RI, seperi revisi Undang Undang Jalan No. 38 Tahun 2004 sebagai acuan pembangunan infastruktur jalan dan tol.
“Tanpa revisi itu, Presiden kemarin tidak bisa ke Lampung untuk membenahi itu semua. Dengan adanya kangkah tersebut, kita dorong pembangunan bersifat adil, tidak hanya tunggu viral dulu. termasuk Dogiyai yang membutuhkan jalan-jalan dan kantor untuk melayani masyarakat," ungkapnya.
Dengan menempuh langkah-langkah tersebut, visi misi Pemerintah mengenai pembangunan yang merata dan berpihak pada rakyat dapat menyelesaikan masalah di Dogiyai.
"Harus ada satu bentuk komunikasi yang baik, agar semua cita-cita kemakmuran dan pembangunan kedepan untuk rakyat Papua," ucap Robert.
(Z-9)
Dijelaskan Simon, pembentukan Polres Dogiyai sejak awal tidak melalui rencana yang transparan antara Polri, Pemerintah Daerah, DPRD, Dewan Adat dan tokoh-tokoh masyarakat
Alfred menilai pengerahan pasukan yang berlebihan di sana hanya menimbulkan gejolak berkelanjutan di masyarakat.
Selain belum mendapat persetujuan dari masyarakat, pembentukan Polres Dogiyai menabrak aturan yaitu Peraturan KAPOLRI Nomor 07 Tahun 2017 pasal 5 dan 6
"Selama ini banyak aksi demo di masyarakat tentu kami tampung dan muaranya pada tiga hal pokok itu. Masyarakat tolak kebijakan Otsus meski sudah diundangkan melalui revisi terbaru."
Penerimaan CPNS ini, menurut Bupati Dumupa, juga akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota di Papua.
Peneliti FormappiĀ Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved