Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KETUA Fraksi NasDem DPR RI yang juga pimpinan Komisi V, Robert Rouw, menyoroti minimnya peran pemerintah pusat untuk tangani sejumlah isu di Kabupaten Dogiyai, Papua. Menurut Robert, pemerintah pusat perlu untuk bangun komunikasi mengatasi masalah konflik disana.
"Sebagai wakil rakyat dari Papua, pemerintah harus bisa membangun komunikasi, agar tidak lagi jatuh korban yang banyak. Masyarakat yang tidak tau apa apa jadi korban dan tertekan. Aparat juga begitu tertekan," kata Wakil Ketua Komisi V, Robert Rouw, saat ditemui Senin (22/5).
Pada Senin (22/5) Komisi V dipimpin oleh Robert, berkesempatan untuk menerima audiensi dari pimpinan DPRD Kabupaten Dogiyai. Hal utama yang dikeluhkan adalag keberadaan fasilitas-fasilitas publik yang sudah tidak memadai pasca konflik.
Baca juga: Kapolri dan Kapolda Papua Diminta Taat Aturan Soal Pembentukan Polres di Dogiyai
"Sejumlah kantor-kantor fasilitas pelayanan masyarakat yang sudah tidak layak dan hampir tidak ada disana, akibat beberapa tahun lalu terjadi kerusuhan dan habis.
Ada 5-7 kantor disana yang bermasalah. Kalau fasilitasnya tidak mumpuni, bagaimana mau melayani masyarakat disana?" ucap Robert.
Dalam audiensi tersebut, Komisi V menilai tidak realistis bagi pemerintah daerah untuk melakukan renovasi, mengingat anggaran yang minim.
Baca juga: Bak Sebuah Film, Perintangan Penyidikan Kasus Lukas Enembe Pakai Skenario
"Saya pikir kalau dibangun sendiri oleh pemerintah daerah, Pemerintah juga bisa menilai itu susah. dana mereka sangat terbatas," tuturnya.
Pemerintah pusat dinilai harus lebih menaruh perhatian di Papua dan Dogiyai. Merujuk pada tindakan yang dilakukan Presiden mengenai jalan rusak di Lampung, mekanisme kerja yang sama juga bisa diterapkan menangani Dogiyai.
Dalam hal pembangunan, pemerintah mendapatkan dukungan penuh dari DPR RI, seperi revisi Undang Undang Jalan No. 38 Tahun 2004 sebagai acuan pembangunan infastruktur jalan dan tol.
“Tanpa revisi itu, Presiden kemarin tidak bisa ke Lampung untuk membenahi itu semua. Dengan adanya kangkah tersebut, kita dorong pembangunan bersifat adil, tidak hanya tunggu viral dulu. termasuk Dogiyai yang membutuhkan jalan-jalan dan kantor untuk melayani masyarakat," ungkapnya.
Dengan menempuh langkah-langkah tersebut, visi misi Pemerintah mengenai pembangunan yang merata dan berpihak pada rakyat dapat menyelesaikan masalah di Dogiyai.
"Harus ada satu bentuk komunikasi yang baik, agar semua cita-cita kemakmuran dan pembangunan kedepan untuk rakyat Papua," ucap Robert.
(Z-9)
Dijelaskan Simon, pembentukan Polres Dogiyai sejak awal tidak melalui rencana yang transparan antara Polri, Pemerintah Daerah, DPRD, Dewan Adat dan tokoh-tokoh masyarakat
Alfred menilai pengerahan pasukan yang berlebihan di sana hanya menimbulkan gejolak berkelanjutan di masyarakat.
Selain belum mendapat persetujuan dari masyarakat, pembentukan Polres Dogiyai menabrak aturan yaitu Peraturan KAPOLRI Nomor 07 Tahun 2017 pasal 5 dan 6
"Selama ini banyak aksi demo di masyarakat tentu kami tampung dan muaranya pada tiga hal pokok itu. Masyarakat tolak kebijakan Otsus meski sudah diundangkan melalui revisi terbaru."
Penerimaan CPNS ini, menurut Bupati Dumupa, juga akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota di Papua.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved