Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI A DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta menyelesaikan grand design pemanfaatan CCTV.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
Terlebih pemasangan 100 titik CCTV di lingkungan permukiman warga salah satu bagian dari visi dan misi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menekan angka kejahatan terhadap masyarakat.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Alia Noorayu Laksono usai pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (5/8).
Menurut Alia, Diskominfotik DKI Jakarta harus memiliki konsep yang jelas terkait grand design tersebut. Tidak hanya memaparkan jumlah kebutuhan 70 ribu CCTV yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta.
“Fungsinya untuk apa, titik penempatannya bagaimana. Di negara lain, CCTV bahkan bisa mengenali wajah, jenis kelamin, hingga estimasi usia,” ujar Alia dalam keterangannya, Kamis (7/8).
“Jadi, harus lebih jelas aja konsepnya lokasi titik CCTV-nya dan penggunaannya buat apa,” tambah dia.
Dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, Diskominfotik DKI Jakarta menargetkan pemasangan sebanyak 1.494 CCTV. Tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Pada 2025, telah terpasang sebanyak 2.998 CCTV. Kemudian pada Perubahan APBD 2025 terjadi penambahan sebanyak 454 CCTV.
Alia berharap, Diskominfotik dapat memperjelas tata letak pemasangan CCTV. Dengan begitu dapat membantu menentukan penggunaan dan kebutuhan warga.
“Harapannya, grand design ini cepat selesai supaya bisa mendukung program gubernur dan meningkatkan keamanan kota melalui koordinasi lintas SKPD,” tandas Alia.
Sementara, Kepala Diskominfotik DKI Jakarta Budi Awaluddin menyatakan, sedang menyiapkan kajian pembangunan pusat data yang akan mengintegrasikan berbagai layanan digital kota. Termasuk grand design CCTV dan JakWifi.
“Kami sedang menyusun Grand Desain Jakarta Smart City, termasuk CCTV, wifi, dan infrastruktur digital lainnya,” ungkap Budi.
Ia menyatakan, berencana meluncurkan dashboard data terbuka yang bisa diakses publik secara gratis. Data tersebut nantinya dapat mengevaluasi pemanfaatan JakWifi, analisis data CCTV, serta data lintas sektoral dari berbagai dinas.
Data lintas sektoral dimaksud yakni bersumber dari Dinas Dukcapil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga Dinas PPKUKM.
“Ini akan menjadi bagian dari keterbukaan informasi dan pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan yang lebih tepat. Insyaallah akan kita luncurkan pada minggu ketiga atau keempat Agustus,” pungkasnya. (Far/P-3)
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan, terdapat enam pohon tumbang di ibu kota pada Senin 12 Januari 2026. Data tersebut dihimpun hingga pukul 14.00 WIB.
BMKG merilis prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Selasa (6/1/2026). Waspada hujan ringan hingga petir di beberapa wilayah. Cek suhu dan kelembapan lengkap di sini
Alias Praji menjadi bintang dengan membawa pulang dua medali sekaligus, yakni medali emas pada nomor Mixed Duathlon Relay dan medali perak di nomor Men’s Duathlon Relay.
APVI menilai beberapa ketentuan Raperda justru menciptakan insentif negatif yang mendorong peredaran barang ilegal.
Jika aturan radius penjualan diterapkan secara kaku, hampir seluruh mal di Jakarta bisa terkena larangan penjualan.
Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved