Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
KOMISI A DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta menyelesaikan grand design pemanfaatan CCTV.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
Terlebih pemasangan 100 titik CCTV di lingkungan permukiman warga salah satu bagian dari visi dan misi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menekan angka kejahatan terhadap masyarakat.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Alia Noorayu Laksono usai pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (5/8).
Menurut Alia, Diskominfotik DKI Jakarta harus memiliki konsep yang jelas terkait grand design tersebut. Tidak hanya memaparkan jumlah kebutuhan 70 ribu CCTV yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta.
“Fungsinya untuk apa, titik penempatannya bagaimana. Di negara lain, CCTV bahkan bisa mengenali wajah, jenis kelamin, hingga estimasi usia,” ujar Alia dalam keterangannya, Kamis (7/8).
“Jadi, harus lebih jelas aja konsepnya lokasi titik CCTV-nya dan penggunaannya buat apa,” tambah dia.
Dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, Diskominfotik DKI Jakarta menargetkan pemasangan sebanyak 1.494 CCTV. Tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Pada 2025, telah terpasang sebanyak 2.998 CCTV. Kemudian pada Perubahan APBD 2025 terjadi penambahan sebanyak 454 CCTV.
Alia berharap, Diskominfotik dapat memperjelas tata letak pemasangan CCTV. Dengan begitu dapat membantu menentukan penggunaan dan kebutuhan warga.
“Harapannya, grand design ini cepat selesai supaya bisa mendukung program gubernur dan meningkatkan keamanan kota melalui koordinasi lintas SKPD,” tandas Alia.
Sementara, Kepala Diskominfotik DKI Jakarta Budi Awaluddin menyatakan, sedang menyiapkan kajian pembangunan pusat data yang akan mengintegrasikan berbagai layanan digital kota. Termasuk grand design CCTV dan JakWifi.
“Kami sedang menyusun Grand Desain Jakarta Smart City, termasuk CCTV, wifi, dan infrastruktur digital lainnya,” ungkap Budi.
Ia menyatakan, berencana meluncurkan dashboard data terbuka yang bisa diakses publik secara gratis. Data tersebut nantinya dapat mengevaluasi pemanfaatan JakWifi, analisis data CCTV, serta data lintas sektoral dari berbagai dinas.
Data lintas sektoral dimaksud yakni bersumber dari Dinas Dukcapil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga Dinas PPKUKM.
“Ini akan menjadi bagian dari keterbukaan informasi dan pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan yang lebih tepat. Insyaallah akan kita luncurkan pada minggu ketiga atau keempat Agustus,” pungkasnya. (Far/P-3)
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan Jakarta dan Amerika sepakat menjalin kerja sama di tiga sektor. Masing-masing yakni sektor pangan, transportasi dan pendidikan
KOMISI A DPRD DKI Jakarta meminta proses rekrutmen Pegawai Penunjang Layanan Publik (PJLP) di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) dilakukan tanpa pungli
DPRD DKI Jakarta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan masa reses ke-3 masa persidangan III tahun sidang 2024-2025 dalam rapat paripurna.
Menurut dia, Raperda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 telah resmi ditetapkan sebagai Perda.
MENJELANG peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI, Polres Jakarta Pusat menyoroti maraknya pengibaran bendera bertema bajak laut, seperti bendera One Piece di DKI Jakarta
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved