Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPRD Nusa Tenggara Timur dari Fraksi NasDem, Alexander Take Ofong melakukan Reses di Desa Leer, Kecamatan Pantar Barat dan Desa Kaleb Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor.
Warga meminta dia memperjuangkan masalah air minum dan jalan ekonomi atau jalan usaha tani. Dua hal tersebut masih menjadi masalah utama yang menjadi dilema masyarakat kedua desa.
Air minum menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat Desa Leer,
sedangkan jalan ekonomi atau jalan usaha tani masyarakat, menjadi
persoalan utama di Desa Kaleb.
"Air minum menjadi masalah utama yang kami hadapi. Sudah ada pembangunan dua sumur bor oleh Proyek Pengembangan Air Tanah NTT, tapi mesinnya rusak dan tidak bisa digunakan," ujar Alexander Kakku, warga Desa Leer.
Ia berharap pemerintah provinsi bisa memperbaiki mesin pompa air sumur bor. Keberadaannya sangat membantu warga desa yang berjumlah 1.000 jiwa lebih.
Warga lainnya, Permenas Kabi mengeluhkan jalan ekonomi ke sentra
produksi pertanian, yang kebanyakan berada di daerah pegunungan
yang sulit diakses dan hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki.
"Kami sangat membutuhkan pembangunan jalan ekonomi ke sentra produksi
pertanian untuk mengangkut hasil komoditi petani seperti kemiri dan
jambu mente," katanya.
Merespons aspirasi yang dikemukakan masyarakat di dua desa tersebut,
Alex Ofong menyampaikan bahwa air bersih untuk minum dan kebutuhan
lainnya merupakan kebutuhan dasar yang perlu mendapat perhatian
pemerintah. Dia berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
Sementara untuk jalan ekonomi atau jalan usaha tani, Alex Ofong
menegaskan bahwa tidak ada nomenklatur status jalan itu berdasarkan
kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten. "Ada nomenklatur jalan usaha tani di kementerian pertanian. Kami memperjuangkannya melalui DPR RI ke kementerian pertanian." (N-2)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved