Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SIRKUIT Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara, sukses menggelar ajang balap Formula E, Sabtu (4/6). Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengapresiasi terselenggaranya ajang balapan mobil listrik yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu.
“Gelaran Formula E sebenarnya berawal dari spirit of Jakarta kemudian berkembang menjadi spirit of Indonesia, ini adalah gelaran internasional dan membuat wajah Indonesia ter-ekspose di mata dunia,” ujar Wibi, Selasa (7/6).
Kesuksesan gelaran Formula E ini seakan menjadi jawaban atas penolakan dan pesimistis sebagian kalangan. Pasalnya, beberapa pihak mengatakan ajang balapan mobil listrik ini terkesan memaksakan di tengah pandemi covid-19 saat itu. Kompleksitas permasalahan juga sempat memanas di DPRD DKI ketika adanya interpelasi.
Baca juga: Wagub DKI Sebut Perhelatan Formula E Sukses Besar
“Saat itu, kita tersandera tidak bisa melaksanakan event karena pandemi, saya katakan kepada teman-teman, let’s go. Ketika pandemi menjadi endemi kemudian ada event besar yang dimiliki Indonesia yang berada di Jakarta bernama Formula E kenapa kita tidak berkolaborasi dengan segala yang kita miliki untuk kita tampilkan ini di mata dunia,” lanjutnya.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu tidak mempermasalahkan jika Formula E dinilai produk politik. Menurutnya, semua kebijakan yang dibuat pemerintah adalah sebuah produk politik dan ajang Formula E memang merupakan hajatan Pemprov DKI Jakarta.
“It’s politic, karena apapun suatu kebijakan yang lahir pada pemerintahan itu adalah politik. Jadi ini adalah produk politik yang lahir dari kepemimpinan Anies Baswedan yang bersama-sama disepakati oleh DPRD DKI Jakarta dan stakeholder yang ada di DKI Jakarta,” jelas Wibi.
Legislator muda NasDem ini menilai adanya ajang balap mobil listrik ini akan menaikkan level Jakarta di mata dunia menuju kota yang ramah lingkungan.
Ketika Jakarta mampu sederajat dengan kota-kota besar lainnya akan berpengaruh juga untuk Indonesia. Untuk itu, dirinya berharap kepada semua pihak untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini.
“Ini kan bagian daripada campaign dan ketika kita masuk ke dalam step itu, akan ada transaksi ekonomi baru, inilah tantangan baru, tantangan global. Kita melihat dari variabel yang lebih besar tentang sustainable energi dan lain-lain yang akan dibangun dan impact-nya untuk kita anak-anak muda,” pungkas Wibi. (OL-1)
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Anggota DPRD DKI Kevin Wu mendesak percepatan investigasi kebakaran di Teluk Gong yang menewaskan 5 orang.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk disahkan menjadi perda.
ANGGOTA Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Pansus Raperda KTR) DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, mengusulkan agar pengesahan Raperda KTR ditunda.
ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menilai, banjir rob kawasan pesisir Jakarta merupakan peringatan serius. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta mempercepat penanganan.
BELAJAR dari peristiwa kebakaran Terra Drone, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis, meminta agar pengawasan keamanan gedung dan bangunan di Jakarta diperketat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved