Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
SIRKUIT Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara, sukses menggelar ajang balap Formula E, Sabtu (4/6). Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengapresiasi terselenggaranya ajang balapan mobil listrik yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu.
“Gelaran Formula E sebenarnya berawal dari spirit of Jakarta kemudian berkembang menjadi spirit of Indonesia, ini adalah gelaran internasional dan membuat wajah Indonesia ter-ekspose di mata dunia,” ujar Wibi, Selasa (7/6).
Kesuksesan gelaran Formula E ini seakan menjadi jawaban atas penolakan dan pesimistis sebagian kalangan. Pasalnya, beberapa pihak mengatakan ajang balapan mobil listrik ini terkesan memaksakan di tengah pandemi covid-19 saat itu. Kompleksitas permasalahan juga sempat memanas di DPRD DKI ketika adanya interpelasi.
Baca juga: Wagub DKI Sebut Perhelatan Formula E Sukses Besar
“Saat itu, kita tersandera tidak bisa melaksanakan event karena pandemi, saya katakan kepada teman-teman, let’s go. Ketika pandemi menjadi endemi kemudian ada event besar yang dimiliki Indonesia yang berada di Jakarta bernama Formula E kenapa kita tidak berkolaborasi dengan segala yang kita miliki untuk kita tampilkan ini di mata dunia,” lanjutnya.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu tidak mempermasalahkan jika Formula E dinilai produk politik. Menurutnya, semua kebijakan yang dibuat pemerintah adalah sebuah produk politik dan ajang Formula E memang merupakan hajatan Pemprov DKI Jakarta.
“It’s politic, karena apapun suatu kebijakan yang lahir pada pemerintahan itu adalah politik. Jadi ini adalah produk politik yang lahir dari kepemimpinan Anies Baswedan yang bersama-sama disepakati oleh DPRD DKI Jakarta dan stakeholder yang ada di DKI Jakarta,” jelas Wibi.
Legislator muda NasDem ini menilai adanya ajang balap mobil listrik ini akan menaikkan level Jakarta di mata dunia menuju kota yang ramah lingkungan.
Ketika Jakarta mampu sederajat dengan kota-kota besar lainnya akan berpengaruh juga untuk Indonesia. Untuk itu, dirinya berharap kepada semua pihak untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini.
“Ini kan bagian daripada campaign dan ketika kita masuk ke dalam step itu, akan ada transaksi ekonomi baru, inilah tantangan baru, tantangan global. Kita melihat dari variabel yang lebih besar tentang sustainable energi dan lain-lain yang akan dibangun dan impact-nya untuk kita anak-anak muda,” pungkas Wibi. (OL-1)
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
DPRD DKI mendesak Pemerintah Provinsi Kota Jakarta melakukan audit sistem kelistrikan terhadap pasar tradisional buntut kebakaran hebat di Pasar Taman Puring
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi usulan dari DPRD DKI Jakarta untuk membuat kebijakan Kartu Janda Jakarta sebagai salah satu program bantuan sosial (bansos) baru.
Yuke mengatakan bahwa musibah kebakaran yang terjadi beberapa hari ini dan menyebabkan korban meninggal dunia harus menjadi pelajaran yang berharga.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menyatakan tindakan Satpol PP terhadap PKL dan parkir liar di Blok M sebenarnya dapat dibenarkan secara hukum, namun harus adil.
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved