Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mengkritik rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan memperluas titik ganjil-genap (gage) di Jakarta. Menurutnya, penambahan titik gage dari 13 titik menjadi 25 titik ini hanya akan menambah kesulitan masyarakat saja.
“Rakyat butuh solusi yang lebih baik dalam mengatasi kemacetan, bukan sekedar perluasan ganjil genap. Penambahan ruas ganjil genap dari 11 jalan menjadi 25 jalan hanya menambah beban rakyat,” kata Gilbert kepada Media Indonesia, Kamis (26/5).
Baca juga: Ganjil Genap di 25 Ruas Jalan Mulai 6 Juni
Lebih lanjut dijelaskannya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dinilai tidak memiliki kepekaan terhadap beban rakyat di tengah pandemi covid-19 ini. Pasalnya, dengan perluasan ruas jalan gage akan membuat warga mengeluarkan biaya bahan bakar lebih besar.
“Semakin diperluas maka semakin besar beban rakyat untuk membeli bahan bakar. Warga tidak mungkin menggunakan mobilnya hanya 6 bulan dalam setahun karena kebijakan ini,” imbuhnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana memperluas cakupan ruas jalan yang menerapkan sistem ganjil genap, karena meningkatnya kemacetan dewasa ini di Ibu Kota. Kebijakan itu akan diberlakukan pekan depan.
Saat ini di Jakarta baru diterapkan pada 13 ruas jalan aturan ganjil genap. Ke depan, Pemprov DKI akan menambah menjadi sebanyak 25 ruas jalan
"Kalau ganjil genap saat ini memang masih di 13 ruas jalan. Tapi sedang dievaluasi untuk ditingkatkan ke 25 ruas jalan," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, saat ditemui di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, Selasa (24/5).
Syafrin mengatakan, perluasan ruas jalan ganjil genap akan dikembalikan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Pergub 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil Genap.
"Berdasarkan data ada kenaikan volume lalu lintas 6,25 persen. Angka ini menjadi acuan dasar untuk melakukan evaluasi penerapan pembatasan lalu lintas di wilayah Jakarta," katanya.
Berikut 25 ruas jalan yang akan diterapkan ganjil genap sesuai Pergub 88 Tahun 2019:
1. Jl Pintu Besar Selatan
2. Jl Gajah Mada
3. Jl Hayam Wuruk
4. Jl Majapahit
5. Jl Medan Merdeka Barat
6. Jl MH Thamrin
7. Jl Sudirman
8. Jl Sisingamangaraja
9. Jl Panglima Polim
10. Jl Fatmawati
11. Jl Suryopranoto
12. Jl Balikpapan
13. Jl Kyai Caringin
14. Jl Tomang Raya
15. Jl S Parman
16. Jl Gatot Subroto
17. Jl MT Haryono
18. Jl HR Rasuna Said
19. Jl D.I Pandjaitan
20. Jl A Yani
21. Jl Pramuka
22. Jl Salemba Raya sisi Barat, untuk Timur mulai Simpang Jl Paseban Raya sampai Jl Diponegoro
23. Jl Kramat Raya
24. Jl Stasiun Senen
25. Jl Gunung Sahari
(OL-6)
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) mengunci pasokan pangan jelang Ramadan dan Idul Fitri 2026.
Pemprov DKI Jakarta memprediksi lonjakan kebutuhan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, terutama telur ayam, daging, bawang merah, dan minyak goreng.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa tantangan polusi di Ibu Kota semakin kompleks, sehingga regulasi lama seperti Perda Nomor 2 Tahun 2005 sudah tidak lagi memadai.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memberikan jaminan keamanan bagi 270.000 warga Jakarta pemegang kartu Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan.
Satpol PP DKI Jakarta menjangkau 178 PPKS hingga 9 Februari 2026. Penjangkauan akan ditingkatkan menjelang Ramadan demi ketertiban dan perlindungan sosial warga.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved