Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Pengawasan menjadi titik tekan terhadap dana itu. Pasalnya potensi kebocoran atau penyalahgunaan anggaran istimewa itu sangat besar.
Namun, Polri menemukan adanya dugaan penyelewengan dalam pengelolaan dana anggaran Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat senilai Rp1,8 triliun.
Ia menjelaskan, audit dana otsus yang berjenjang diharapkan terserap sesuai perencanaan.
Komisi II DPR akan meminta klarifikasi kepada pemerintah khususnya dari Kementerian Dalam Negeri.
“Perlu ada desain tersendiri yang berbeda terkait pengelolaan dana Otsus Papua yang berbeda dengan apa yang selama ini dilakukan di kementerian dan pemerintah daerah wilayah lain,”
MABES POLRI menyatakan pihaknya menemukan adanya dugaan penyelewengan dalam pengelolaan dana anggaran otonomi khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat senilai Rp1,8 triliun.
BADAN Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) mendukung agar dana otsus dilanjutkan.
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menilai, cara pengajuan pencairan dana otsus perlu diperbaiki dengan cara mengubah sistem pencairan dari block grant jadi specific grant.
Beberapa bulan terakhir, seiring aksi kekerasan yang meningkat, manuver keamanan pun semakin mendominasi kebijakan di Papua.
KAPOLDA Papua Irjen Paulus Waterpaw mengungkapkan salah satu penyebab kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) bisa membeli senjata api.
Kenapa Aceh menjadi provinsi paling miskin di Sumatera, padahal punya dana Otsus? Karena dananya tidak digunakan ke sektor pengungkit ekonomi
Fokus penggunaannya untuk mendukung perbaikan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Pascareformasi, terdapat tiga provinsi yang diberikan dana tersebut
Pembahasan RUU Otsus, terang Benny, diharapkan akan selesai pada Oktober 2020 sehingga dapat dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Tata kelola pemberian dana yang berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus ini harus diperbaiki bila akan dilanjutkan. Masyarakat Papua mesti merasakan akan dana ini
MAJELIS Rakyat Papua (MRP) menjaring aspirasi masyarakat (asmara) terkait pelaksanaa Otonomi khusus (Otsus) di Papua dan Papua Barat yang akan berakhir tahun depan (2021)
"Masyarakat juga harus tahu bahwa dana Otsus sudah diberikan delapan puluh persen kepada daerah, dan mereka perlu bertanya apakah yang dilakukan Bupati/Wali Kota dengan dana - dana tersebut?"
Dana otsus untuk Papua dan Papua Barat bisa diperpanjang atas keputusan politik.
Bamsoet menegaskan evaluasi dana otsus penting dilakukan.
Secara prinsip pemerintah akan menjalankan kesepakatan politik yang akan diambil terkait dana Otsus di Papua dan Papua Barat.
Meski dibekali anggaran yang cukup besar, angka kemiskinan di Aceh masih cukup besar, yakni 14% dari total populasi di Bumi Serambi Mekkah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved