Berita Terbaru dana otsus Hari Ini

Seluruh Fraksi Setuju Revisi UU Otsus Papua untuk Disahkan Paripurna

Mendagri mengatakan perubahan UU Otsus Papua juga dilakukan untuk memperpanjang dana otsus yang berakhir pada 2021.

Aparat Didesak Berani Hentikan Pesta Pora Korupsi di Papua

Niat pemerintah membangun sangat sulit terwujud tanpa penegakan hukum terhadap setiap penyimpangan dari kedua sumber dana itu.

80 Transaksi Mencurigakan Dana Otsus Papua Harus Diinvestigasi

Filep berharap laporan PPATK dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah penegakan hukum yang tegas oleh para aparat penegak hukum.

Pembangunan Jadi Kebutuhan, Junjung Harkat Martabat Orang Asli Papua

EVALUASI terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua merupakan kebutuhan, bukan hanya dana tetapi terhadap seluruh aspek.

Perubahan versus Perubahan

  Untuk itu, ada beberapa hal penting patut menjadi perhatian dan pertimbangan untuk Pansus DPR RI dalam rangka melakukan perubahan kedua  UU 21/2001 tentang Otsus Papua.

Gus Menteri Usul Pembangunan Kampung Dimasukkan dalam Dana Otsus

Salah satu yang diusulkan Kemendes PDTT dalam perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua yakni terkait alokasi dana otsus.

Dana Otsus Papua belum Beri Dampak Kepada Masyarakat

Dari hasil kunker tersebut, diketahui dana otsus salah kelola dan pengelolaan keuangan terjadi tarik menarik kepentingan di antara elite-elite Papua sendiri. 

BIN: Gangguan Keamanan Papua untuk Tutupi Korupsi Dana Otsus

Badan Intelejen Negara (BIN) menyebutkan gangguan keamanan yang terjadi di Papua memiliki tujuan khusus. Di antaranya, menutupi penyelewengan dana otonomi khusus

Pemerintah Tegas Menyebut Dana Otsus Papua Tak Tepat Sasaran

Menurut Suharso efektifitas dana Otsus Papua terkendala tidak adanya supervisi dan peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang dana Otsus Papua.

BPK Minta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Otsus Papua

Hal tersebut diperlukan dalam rangka mendorong laju pembangunan Papua agar tujuan program otsus tercapai.

Mahfud Sebut 10 Kasus Korupsi di Papua, Ini Tanggapan KPK

Firli membeberkan KPK memang pernah diajak pemerintah dan DPR untuk membahas kebijakan otonomi khusus di berbagai daerah termasuk di Papua dan Papua Barat.

Kejagung: Korupsi di Papua Ditangani Kejaksaan Daerah

"Kejagung dalam posisi melakukan supervisi terhadap perkara-perkara tersebut. Itu sudah berjalan secara virtual, tapi nanti kita lihat progresnya," ujar Febrie

Polri: Perpanjangan Otsus Jadi Alasan KKB Lakukan Penyerangan

Imam menuturkan bahwa KKB menolak keras otsus karena tak ingin mengikut rencana kebijakan-kebijakan oleh pemerintah

Mendagri: Harus Ada Afirmasi untuk Papua

Ia meminta agar program-program yang dijalankan dapat memberikan afirmasi bagi percepatan pembangunan sumber daya manusia asli Papua.

Pemerintah Nilai Otsus Papua Masih Diperlukan

Selama ini, 63,79% pendanaan APBD Papua bersumber dari dana otsus. Sementara itu, dana otsus dalam APBD Papua Barat mencapai 52,68%.

Dana Otsus Papua Diperpanjang, Pengawasan Diperketat

Pemerintah akan memperpanjang kebijakan dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. Pembangunan di dua provinsi ini masih belum efektif akibat situasi keamanan belum kondusif.

Isu Korupsi Dana Otsus Papua Jangan Cuma Jadi Alat Intimidasi

Pasalnya, ungkap Anggota DPR RI asal Papua Komarudin Watubun, isu korupsi yang digunakan ini dinilai hanya untuk merendahkan martabat orang asli Papua 

Mahfud Bagi-Bagi Tugas Aparat Penegak Hukum Usut Otsus Papua

"Itu sekarang kita berbagi tugas. Ini yang ditangani KPK, ini Kejagung, ini Kepolisian. Sudah kami beri daftarnya berdasar informasi-informasi yang masuk ke kami."

Kejagung Akan Menilai Indikasi Korupsi Dana Otsus Papua

Menurut Ali, pengusutan kasus itu tidak hanya ditangani Korps Adhyaksa.

Tokoh Papua Dukung Penegakan Hukum Untuk Penyeleweng Dana Otsus

Tokoh masyarakat Papua, Pendeta Albert Yoku meminta  pemerintah tegas dalam menegakan hukum bagi pejabat-pejabat pemerintah daerah yang menyalahgunakan dana otsus.

Kemenlu dan Kembalinya Diplomasi Ekonomi

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia