Pemerintah Tegas Menyebut Dana Otsus Papua Tak Tepat Sasaran

PEMERINTAH secara tegas menyebut bahwa dana otonomi khusus (otsus) Papua yang selama ini digelontorkan dari APBN belum tepat sasaran. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) suharso Monoaraf menilai manfaat dana Otsus Papua belum dirasakan penuh bagi warga Papua.

"Dana otsus yang diutamakan untuk pembangunan sumber daya manusia, terutama pendidikan dan kesehatan, infrasturktur dan eknomi belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya orang asli Papua," kata Suharso dalam Rapat Kerja (Raker) engan Panitia Khusus (Pansus) revisi UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/5).

Menurut Suharso efektifitas dana Otsus Papua terkendala tidak adanya supervisi dan peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang dana Otsus Papua. Komitmen pengelolaan dana otsus masih rendah. Pemerintah daerah belum menentukan target capaian yang mendasari pengelolaan dana otsus yang akan berakhir di tahun 2021.

"Masih rendahnya komitmen dan kapasitas sumber daya manusia, aparatur pengelola dana otsus," ujarnya.

Baca juga: Kejagung: Korupsi di Papua Ditangani Kejaksaan Daerah

Menrutu Suharso, saat ini presiden memutuskan untuk mengarahkan pembangunan Papua melalui kelanjutan alokasi dana otsus dengan tata kelola yang harus lebih baik. Pemerintah menyadari bahwa sumber penerimaan pembangunan dalam struktur APBD Provinsi Papua dan Papua Barat 60 persen masih berasal dari dana perimbangan.

"Perlu disusun grand design dalam pengeloalaan dana otsus yang disesuaikan dengan target kesejahteraan Papua," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksmana Widya Kusuma menyebut tingkat kesejahteraan masyarakat Papua hingga saat ini masih rentan pasca pemberlakuan otsus 20 tahun silam melalui UU 21 tahun 2001. Indeks pembangunan manusia di Papua masih berkisar 60,84-64,70.

"Hingga saat ini tingkat kesejahteraan masyarakat papua masih rentan, dengan indeks pembangunan manusia atau IPM terendah di Indonesia," ujarnya.

Teddy menjelaskan ketidakjelasan pada sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan, yang disebabkan oleh Kelompok Separatis Papua (KSP) menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi mengapa kesejahteraan masyarakat Papua belum meningkat. Para KSP kerap melakukan tindakan yang berimbas pada terhentinya indeks pembangunan di Papua.

"Perusakan sarana belajar mengajar hingga pembunuhan guru, pengawasan oleh aparat pemeriksa internal dan eksternal Pemda belum maksimal," ujarnya.

Menurut Teddy, pola kepemimpinan berbasis suku yang ada di Papua juga berdampal pada kerentanan kehidupan sosial budaya bagi masyarakat. Perbedaan karakter warga pegunungan dan pesisir juga menjadi salah satu faktor yang membuat kemajuan di Papua cenderung terhambat.

"Sebagai ras Melanesia, orang asli Papua merasa berbeda dengan suku bangsa lain di Indonesia dan sikap kolutif elite lokal," ujarnya.

Selain itu, Momentum amandemen Otsus 21 Tahun 2001 juga dimanfaatkan oleh para pendukung KSP secara politik. Mereka melakukan mulai dari unjuk rasa hingga provokasi di medsos demi tercapainya tujuan referendum di Papua. Provokasi dilakuan sebagai manuver politik dengan mengintervensi dan mengarahkan agenda RDP dan RDPU agar hasil evaluasi Otsus Papua merekomendasi penolakan Otsus dan mendukung referendum di Papua.

"Dimanfaatkan oleh pendukung KSP untuk memasifkan berbagai aksi, seperti RDP MRP, aksi unjuk rasa menyusun petisi rakyat papua, rencana mogok sipil nasional, dan provokasi di medsos oleh UMLWP, kelompok front politik yang didukung oleh kelompok-kelompok klandestin," ujarnya. (OL-4)