Pemerintah Pusat Harus Intervensi Masalah Beasiswa Mahasiswa Papua di Luar Negeri

Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Papua yang adalah juga Mantan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw merespon ramainya pemberitaan mengenai nasib mahasiswa Papua Papua di luar negeri yang terancam karena masalah pembiayaan. Menurut Mathius persoalan ini harus segera dicarikan solusi oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, bukan saling melempar tanggung jawab.

Bagi Mathius pembiayaan beasiswa mahasiswa Papua di luar negeri adalah perintah UU Otsus dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia anak-anak Papua. Karena itu dalam situasi ini, Pemerintah Pusat didorong untuk segera melakukan intervensi dan segera memeriksa para pejabat terkait yang mengurus pembiayaan beasiswa mahasiswa Papua di luar negeri ini.

"Persoalan ini tidak bisa dijawab dengan saling melempar tanggung jawab. Pemerintah Pusat kami dorong agar segera intervensi, carikan solusi dan periksa pejabat terkait yang mengurus ini. Pakai DOB sebagai alasan itu tidak tepat. Tugas pemerintah adalah hadirkan solusi bukan mencari alasan pembenar atau membela diri," ungkap Mathius kepada wartawan, Sabtu (23/12).

Baca juga: Soal Penyelesaian Pelanggaran HAM dan Isu Papua, Anies Dianggap Paling Progresif

Dijelaskan Mathius, apa yang terjadi dengan pembiayaan beasiswa mahasiswa Papua di luar negeri ini adalah pertanda tata kelola anggaran yang buruk, apalagi pembiayaan beasiswa ini sudah ada sebelum terjadi pemekaran provinsi.

"Makanya kami dorong periksa pejabat terkait yang mengurus ini. Dan jangan lupa pemerintah pusat segera Carikan solusi di tengah kebuntuan saat ini yang memberikan jaminan anak-anak ini tetap bisa berkuliah dengan aman dan tenang," jelas Mathius.

Beasiswa Mahasiswa Papua ke luar negeri merupakan program baik sebagai bagian dari upaya mengimplementasikan UU Otsus yaitu pengembangan Sumber Daya Manusia anak-anak Papua.

Baca juga: Papua Jadi Daerah Tertinggi Penurunan Kemiskinan Ekstrem

Maka sangat tidak tepat, dalam kondisi apa pun anak-anak ini justru yang menjadi korban dari kelalaian tata kelola pemerintah.

"Hal penting sekali lagi saat ini. Bukan cari kambing hitam siapa yang salah, tetapi solusi dan jaminkan anak-anak ini tetap bisa berkuliah sampai selesai dan tidak terkendala masalah biaya," tukas Mathius.

Terpisah, Orang Tua perwakilan Mahasiswa John Reba mendesak pemerintah untuk segera memberikan jaminan keberlangsungan biaya pendidikan anak-anak mereka di luar negeri. Hal tersebut disampaikan John bersamaan dengan aksi mereka menduduki kantor Gubernur Provinsi Papua untuk mendesak penyelesaian masalah ini.

"Jika pemerintah tidak punya uang maka bubarkan saja pemerintahnya. Kami akan duduk di kantor ini sampai ada jaminan solusi jelas dari pemerintah. Bahkan kami tidak apa-apa rayakan Natal di sini, sampai tahun baru pun kami akan tetap di sini menunggu ada kejelasan solusi atas masalah ini," pungkas John.

(Z-9)