Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
JELANG debat calon wakil presiden (cawapres), sejumlah pakar menganalisis pandangan calon presiden (capres) dalam debat perdana. Khususnya, terkait isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan Papua.
Direktur Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Cendrawasih Papua, Vince Tebay, menggarisbawahi pemahaman capres nomor urut 1 Anies Baswedan terkait isu pelanggaran HAM, khususnya di Papua. Menurut dia, Anies paling mengerti dan progresif soal dua isu tersebut.
"Dari bacaan terhadap ketiga calon presiden tersebut, bagi saya calon presiden nomor urut 1 (Anies baswedan) lebih memahami HAM, sehingga menawarkan tiga cara," kata Vince dalam keterangan tertulis, Jumat, 22 Desember 2023.
Baca juga: Cawapres Harus Tunjukkan Orisinalitas dalam Debat
Hal tersebut diungkap Vince dalam diskusi Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis. Tiga cara yang dimaksud Vince, yakni mencegah keberulangan dan menghadirkan keadilan.
Sementara itu, cara ketiga yakni dialog secara partisipatif. Ketimbang calon lain, Vince menyebut pendekatan Anies lebih progresif.
"Karena itu pendekatan yang ditawarkan itu ada tiga cara," ujar dia.
Baca juga: DKPP akan Periksa Komisioner KPU Terkait Pendaftaran Gibran sebagai Cawapres
Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti mengatakan penyelesaian kedua isu itu mesti menjadi concern kandidat di Pilpres 2024. Sebab hingga kini, belum ada penuntasan konkret terkait dua hal tersebut.
"Pemerintah tidak serius menangani persoalan HAM berat di Indonesia secara tuntas, baik itu di Aceh maupun di Papua, atau Indonesia secara luas," kata dia.
Ikrar mengulas soal Papua. Menurut dia, pembangunan menjadi kunci memberi keadilan di Papua.
"Pemerintah dalam membangun Papua dan membutuhkan stabilitas politik dan keamanan," kata Ikrar.
Dia juga menyinggung dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo. Menurut Ikrar, Prabowo bukan orang yang pro demokrasi atau mengerti demokrasi.
"Dalam hati kecil saya paling dalam, pikiran saya, Prabowo Subianto bukanlah orang yang tepat untuk memimpin Indonesia," kata Ikrar.
(Z-9)
Cak Imin sempat heran baru mengetahui informasi tersebut. Ketua Umum PKB itu mengatakan praktik prostitusi itu masalah gawat.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
KPK membuka peluang memanggil tiga mantan Menaker sekaligus politikus PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah dalam kasus dugaan pemerasan TKA
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Total pemerasan dalam kasus ini menyentuh Rp53 miliar. Namun, kata Budi, angka itu baru terdeteksi dari 2019. KPK menduga permainan kotor itu terjadi dari 2012.
KPK diminta memeriksa tiga mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yakni Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah terkait dugaan korupsi di Kemenaker
DALAM waktu kurang dari 54 hari, nasib Wakil Presiden Kamala Harris dan Donald Trump ditentukan saat rakyat Amerika memberikan suara mereka pada pemilu 2024.
DEBAT sengit antara Wakil Presiden AS Kamala Harris dan mantan presiden Donald Trump pada Selasa (10/9) malam membahas isu ekonomi, imigrasi, aborsi, demokrasi, dan perubahan iklim.
MODERATOR debat presiden, Selasa (10/9), mengizinkan Wakil Presiden Amerika Seikat (AS) Kamala Harris mengulang klaim palsu tentang pemerkosaan pada 7 Oktober.
Kedua kandidat capres ini belum pernah bertemu sebelumnya dan perdebatan diduga akan berlangsung dengan gaya yang kontras.
Anies akan mendapatkan elektoral dari debat. Ini akan mempengaruhi mereka semakin mantap untuk menentukan pilihannya ke pasangan Anies-Muhaimin
Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) mengaku bergembira jika Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud setuju dengan perubahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved