Soal Penyelesaian Pelanggaran HAM dan Isu Papua, Anies Dianggap Paling Progresif

JELANG debat calon wakil presiden (cawapres), sejumlah pakar menganalisis pandangan calon presiden (capres) dalam debat perdana. Khususnya, terkait isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan Papua.

Direktur Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Cendrawasih Papua, Vince Tebay, menggarisbawahi pemahaman capres nomor urut 1 Anies Baswedan terkait isu pelanggaran HAM, khususnya di Papua. Menurut dia, Anies paling mengerti dan progresif soal dua isu tersebut.

"Dari bacaan terhadap ketiga calon presiden tersebut, bagi saya calon presiden nomor urut 1 (Anies baswedan) lebih memahami HAM, sehingga menawarkan tiga cara," kata Vince dalam keterangan tertulis, Jumat, 22 Desember 2023.

Baca juga: Cawapres Harus Tunjukkan Orisinalitas dalam Debat

Hal tersebut diungkap Vince dalam diskusi Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis. Tiga cara yang dimaksud Vince, yakni mencegah keberulangan dan menghadirkan keadilan. 

Sementara itu, cara ketiga yakni dialog secara partisipatif. Ketimbang calon lain, Vince menyebut pendekatan Anies lebih progresif.

"Karena itu pendekatan yang ditawarkan itu ada tiga cara," ujar dia.

Baca juga: DKPP akan Periksa Komisioner KPU Terkait Pendaftaran Gibran sebagai Cawapres

Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti mengatakan penyelesaian kedua isu itu mesti menjadi concern kandidat di Pilpres 2024. Sebab hingga kini, belum ada penuntasan konkret terkait dua hal tersebut.

"Pemerintah tidak serius menangani persoalan HAM berat di Indonesia secara tuntas, baik itu di Aceh maupun di Papua, atau Indonesia secara luas," kata dia.

Ikrar mengulas soal Papua. Menurut dia, pembangunan menjadi kunci memberi keadilan di Papua.

"Pemerintah dalam membangun Papua dan membutuhkan stabilitas politik dan keamanan," kata Ikrar.

Dia juga menyinggung dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo. Menurut Ikrar, Prabowo bukan orang yang pro demokrasi atau mengerti demokrasi.

"Dalam hati kecil saya paling dalam, pikiran saya, Prabowo Subianto bukanlah orang yang tepat untuk memimpin Indonesia," kata Ikrar.

(Z-9)