Aparat Didesak Berani Hentikan Pesta Pora Korupsi di Papua

APARAT penegak hukum mesti membuka mata atas temuan 82 penyimpangan APBD dan dana otonomi khusus (Otsus) Papua dan Papua Bararmt dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tanpa penindakan dan efek jera, dana triliunan bagi penduduk di Bumi Cendrawasih akan terus menguap.

"Aparat penegak hukum harus menindaklanjuti temuan-temuan PPATK yang berindikasi korupsi secara cepat, tegas, transparan dan komprehensif. Tindakan penegak hukum yang kredibel dan berintegritas itu penting untuk menghindari politisasi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan menciptakan gangguan-gangguan keamanan di Papua," papar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim kepada Media Group News, Jumat (25/6).

Menurut dia, sangat penting penegakan hukum terhadap korupsi besar di Papua dan dibarengi dengan penjelasan mengenai tujuannya kepada rakyat. Pemahaman yang utuh terhadap pemberantasan korupsi APBD dan dana otsus dapat menimbulkan dukungan dari rakyat Papua.

"Apa saja kerugian rakyat Papua akibat praktik-praktik korupsi yang terjadi perlu dijelaskan dengan gamblang, agar pemberantasan korupsi di Papua mendapatkan dukungan penuh dari rakyat," tegasnya.

Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB ini juga mengatakan, niat pemerintah membangun sangat sulit terwujud tanpa penegakan hukum terhadap setiap penyimpangan dari kedua sumber dana itu.

Baca juga: 80 Transaksi Mencurigakan Dana Otsus Papua Harus Diinvestigasi

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di bumi Papua harus bersungguh-sungguh mendayagunakan APBD dan dana otusus untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan.

"Pesta pora korupsi dana otsus Papua yang dilakukan oknum-oknum dalam pemerintahan daerah harus segera dibuat jera. Dana otsus Papua adalah wujud komitmen NKRI untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran di bumi Papua. Jika praktek korupsi tidak segera dihentikan, yang paling dirugikan adalah rakyat Papua yang tidak akan beranjak dari kemiskinan dan keterbelakangan," pungkasnya.

Pada kesempatan terpisah, Kepala PPATK Dian Ediana Rae menjelaskan PPATK memberikan perhatian khusus kepada Papua dan Papua Barat karena berdasaekan pendekatan berbasis resiko atau risk base approach. Parameternya berupa indikator keamanan, situasi politik dan masalah ekonomi yang rendah.

"Nah dalam kesempatan ini dua hal yang sangat menonjol bahwa yang terkait dengan Papua itu. Pertama situasi keamanannya yang nampaknya masih tetap rawan dan yang kedua terkait masalah indikator ekonomi yang menurut kita agak mengkhawatirkan kalau dilihat," jelasnya.

APBD Papua secara keseluruhan itu cukup besar. Rata-rata itu ada di atas Rp.14 triliun dan dana otonomi khusus (Otsus) juga di atas Rp.8 triliun.

Sementara, kata Dian, statistik kemiskinan di Papua dan Papua Barat, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 9,41% dengan Papua sekitar 27,5% dan Papua Barat sekitar 22,17%.

"Hasil analisis yang kami lakukan dan hasil pemeriksaan yang kami lakukan memang mengindikasikan cukup maraknya yang kita duga dengan kegiatan-kegiatan berbau korupsi. Kita tentu saja istilah PPATK yang biasa digunakan sebagai transaksi keuangan mencurigakan," paparnya.

Secara total PPATK telah menyampaikan temuan itu ke aparat penegak hukum mulai KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dengan 82 hasil analisis. "Ini melibatkan 52 orang oknum yang terkait dengan penelitian dan analisis kita itu.Ada beberapa kelompok yang terlibat (klasifikasi 52 orang) terkait pejabat politik daerah, pejabat birokrasi daerah, vendor, rekanan pemerintah daerah, ada juga yayasan, organisasi masyarakat dan individu," pungkasnya. (OL-4)