Rabu 09 Juni 2021, 15:30 WIB

Gus Menteri Usul Pembangunan Kampung Dimasukkan dalam Dana Otsus

mediaindonesia.com | Ekonomi
Gus Menteri Usul Pembangunan Kampung Dimasukkan dalam Dana Otsus

DOK KEMENDES PDTT
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.

 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengikuti Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua di Gedung DPR RI. Rabu (9/6/2021). 


MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengikuti rapat kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua di Gedung DPR RI pada Rabu (9/6). 

Dalam rapat kerja ini, Kemendes PDTT fokus pada pengelolaan keuangan dana desa yang bersumber dari APBN dan memadukan dengan kebijakan lokal yang diambil oleh Pemerintah Daerah utamanya di Provinsi Papua Barat. 

Salah satu yang diusulkan Kemendes PDTT dalam perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua yakni terkait alokasi dana otsus selain untuk pendidikan dan kesehatan. Agar dana juga dapat dialokasikan untuk pembangunan kampung yang nantinya akan diprioritaskan untuk pembangunan ekonomi. 

Baca Juga: BUMDes jadi Kunci Pemulihan Ekonomi Tingkat Desa

"Usulan ini sasarannya adalah penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) dan penguatan berbagai kegiatan ekonomi warga kampung. Apalagi, posisi BUMDes setelah lahirnya UU Cipta Kerja sudah memiliki kekuatan sebagai badan hukum," kata Halim Iskandar saat menyampaikan pandangannya.

Lebih lanjut, Halim Iskandar menyampaikan bahwa banyak hal yang bisa lakukan oleh BUMDes termasuk bersinergi dengan UMKM yang sudah dikembangkan oleh warga masyarakat kampung dan juga termasuk koperasi. 

"BUMDes atau BUMDes bersama harus sebesar-besarnya untuk kepentingan warga masyarakat desa. Artinya, unit usaha BUMDes tidak boleh mengambil atau berbentuk jenis usaha yang sudah dilakukan oleh warga masyarakat," kata Halim Iskandar.

Dengan kata lain, tambah Doktor Honoris Causa dari UNY ini, BUMDes boleh berdiri atau boleh membuat unit usaha dengan catatan tidak membuat unit usaha yang sudah dilaksanakan atau dikerjakan oleh warga masyarakat. "Sehingga tidak menjadi kompetitor. Justru keberadaan BUMDes atau BUMDes bersama harus menjadi konsolidator bagi berbagai usaha yang sudah dilakukan oleh warga," kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.

Dalam rapat kerja Pansus ini, Gus Menteri didampingi Eko Sri Haryanto sebagai Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kememdes PDTT. (RO/OL-10)
 

Baca Juga

Antara

Pengembangan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo Dimulai Tahun Ini

👤RO/Micom 🕔Kamis 24 Juni 2021, 12:22 WIB
Pelabuhan Anggrek, yang terletak di utara Sulawesi,  memiliki konektivitas dengan negara seperti Jepang, Korea, China, dan...
ANTARA

Kemenkop UKM Telah Tindak Lanjuti Temuan BPK Terkait BPUM

👤Despian Nurhidayat 🕔Kamis 24 Juni 2021, 10:44 WIB
Sejumlah langkah penyelesaian dilakukan apabila ditemukan penerima tidak sesuai kriteria dan dana belum dicairkan maka dilakukan...
MI/BIRO PERS/SETPERS

Kadin Apresiasi Jokowi akan Buka Munas VIII di Kendari

👤Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 24 Juni 2021, 08:31 WIB
Ketua Umum Kadin Jambi Usman Sulaiman optimistis Munas VIII yang akan dihadiri Presiden Jokowi akan menghasilkan keputusan terbaik untuk...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Diplomasi Jalur Rempah di Kancah Dunia

Perjalanan sejarah Indonesia terasa hambar tanpa aroma rempah. Warisan sosial, ekonomi, serta budaya dan ilmu pengetahuan itu kini dikemas dan disodorkan kepada dunia untuk diabadikan.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya