Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PEMERINTAH akan membuat 80 ribu koperasi desa di Indonesia, yakni Koperasi Desa Merah Putih. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya memiliki 15 ribu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang dapat ditransformasikan menjadi koperasi.
Hal ini disampaikan Raja Antoni dalam pertemuan bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, di Kantor Kemenhut, Selasa (15/4). Dalam Pertemuan hadir pula Wakil Menhut Sulaiman Umar dan Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria beserta jajaran.
Kemenhut dan Kemendes PDT sendiri diketahui sudah melakukan penandatanganan MoU sebagai bentuk kerja sama. Raja Antoni mengatakan akan banyak kerja sama yang dilakukan salah satunya yakni terkait dengan Koperasi Merah Putih gagasan Presiden Prabowo Subianto.
“Akan banyak kerja sama antara Kementerian Desa dengan Kementerian Kehutanan, yang terdekat karena ini perintah Pak Presiden, sekarang perhutanan sosial itu kita sudah membagikan sertifikat 8 juta hektare. Dari 8 juta hektar tersebut kita bentuk KUPS, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial jumlahnya sekarang ada 15 ribu KUPS,” ujar Raja Antoni.
Dia menyebut di dalam 8 juta hektare Perhutanan Sosial di dalamnya telah terbentuk 15 ribu KUPS yang telah berkembang bahkan sudah melakukan ekspor. Menurutnya, guna mendukung program Presiden Prabowo Subianto nantinya KUPS ini dapat ditransformasikan menjadi koperasi
“Kami sudah mengelompokkan mana KUPS yang sudah platinum, gold dan blu berdasarkan jenis usaha dan juga berapa banyak mengenerate penghasilan. Saya berfikir kemarin dengan Pak Sekjen berdiskusi, 15 ribu mungkin KUPS ini bisa kita transfosmasi jadi koperasi. Kelompok/koperasi. Kelompok usahanya sudah ada, ada yang sudah bisa ekspor, ada yang juga masih berkembang,” ujarnya.
Ia menilai selain mendukung program Presiden Prabowo, hal ini juga nantinya bisa menambah lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan negara. Selain itu, para petani juga dapat ditingkatkan keterampilan dan pengetahuannya.
“Saya kira itu bisa mengambil porsi, dengan kelompok yang sudah ada asetnya, tinggal mendorong permodalan, upskilling. Ini nantinya dapat menyerap lapangan kerja dan menambah pendapatan negaram,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, dalam kesempatan yang sama, bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan adanya 15 ribu KUPS ini merupakan hal yang luar biasa. Mendes menilai, dengan adanya kerja sama dan kolaborasi antara Kemenhut dan Kemendes PDT ini nantinya dapat mempercepat program-program pemerintah.
“Betul sekarang kita sedang membuat menyukseskan bapak presiden, terkait koperasi 15 ribu KUPS sesuatu yang luar biasa bisa kita publish modal yang bisa kita smapaikan pada publik bahwa koperasi bisa jadi sesuatu yang luar biasa dengan kerja sama Kemenhut dan Kemendes,” ujar Yandri.
“Koperasi merah putih jadi ini bukan milik orang per-orang tapi milik pemerintah. Jadi program Bapak Presiden sangat mulia, mesti kita kawal betul. Kolaborasi ini bisa mempercepat program pemerintah yanga ada,” sambungnya. (Cah/P-3)
Target percepatan operasional Kopdes Merah Putih di bulan ini sampai 15 ribu, kalau kelembagaan dan satgas provinsi, kabupaten sampai kota sudah dekat 100%.
SEBANYAK 50 Ketua DPD KNTI se-Sumatra dan Koperasi Perikanan melaksanakan Rapat Konsolidasi penguatan simpul jaringan koperasi perikanan di wilayah Sumatra dan Kepulauan Riau.
Wusono getol mengembangkan Koperasi Bumiayu Mandiri Sejahtera di Perumahan Asabri Bumiayu Indah Blok D-6 Kota Malang. Koperasi itu semula bermodal Rp600 ribu pada akhir 2018.
Digi Koperasi memiliki kapabilitas lengkap, meliputi Kasir Koperasi, Akuntansi dan Keuangan Koperasi, Internet Cepat, Integrasi Ekosistem Koperasi, hingga Integrasi Dashboard
KDKMP akan melakukan kerja sama dengan mereka dalam memajukan perekonomian di desa.
Pemerintah membuka peluang bagi Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih untuk menjadi subpangkalan elpiji 3 kilogram (kg).
SEBANYAK 400 ribu hektare telah ditetapkan sebagai Hutan Adat oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Hal itu dilakukan sebagai upaya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat.
Kementerian Kehutanan menindak tegas pelaku kebakaran hutan. Sebanyak 10 korporasi telah disegel dan dalam penyelidikan dan 2 perusahaan dikenakan sanksi administratif.
WWF juga telah melibatkan masyarakat untuk menanam pakan transisi, seperti rumput-rumputan yang nantinya disimpan dekat area gajah agar hewan tersebut tidak keluar dari zona konservasi.
KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) angkat bicara terkait polemik rencana pembangunan fasilitas pariwisata oleh PT Komodo Wildlife Ecotourism di Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo.
Kelompok yang terdiri dari 20 anggota ini turut ambil bagian dalam pelestarian ekosistem mangrove
Di Provinsi Kalimantan Barat tercatat 121 hotspot, sedangkan di Provinsi Riau tercatat 183 hotspot.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved