Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH akan membuat 80 ribu koperasi desa di Indonesia, yakni Koperasi Desa Merah Putih. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya memiliki 15 ribu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang dapat ditransformasikan menjadi koperasi.
Hal ini disampaikan Raja Antoni dalam pertemuan bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, di Kantor Kemenhut, Selasa (15/4). Dalam Pertemuan hadir pula Wakil Menhut Sulaiman Umar dan Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria beserta jajaran.
Kemenhut dan Kemendes PDT sendiri diketahui sudah melakukan penandatanganan MoU sebagai bentuk kerja sama. Raja Antoni mengatakan akan banyak kerja sama yang dilakukan salah satunya yakni terkait dengan Koperasi Merah Putih gagasan Presiden Prabowo Subianto.
“Akan banyak kerja sama antara Kementerian Desa dengan Kementerian Kehutanan, yang terdekat karena ini perintah Pak Presiden, sekarang perhutanan sosial itu kita sudah membagikan sertifikat 8 juta hektare. Dari 8 juta hektar tersebut kita bentuk KUPS, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial jumlahnya sekarang ada 15 ribu KUPS,” ujar Raja Antoni.
Dia menyebut di dalam 8 juta hektare Perhutanan Sosial di dalamnya telah terbentuk 15 ribu KUPS yang telah berkembang bahkan sudah melakukan ekspor. Menurutnya, guna mendukung program Presiden Prabowo Subianto nantinya KUPS ini dapat ditransformasikan menjadi koperasi
“Kami sudah mengelompokkan mana KUPS yang sudah platinum, gold dan blu berdasarkan jenis usaha dan juga berapa banyak mengenerate penghasilan. Saya berfikir kemarin dengan Pak Sekjen berdiskusi, 15 ribu mungkin KUPS ini bisa kita transfosmasi jadi koperasi. Kelompok/koperasi. Kelompok usahanya sudah ada, ada yang sudah bisa ekspor, ada yang juga masih berkembang,” ujarnya.
Ia menilai selain mendukung program Presiden Prabowo, hal ini juga nantinya bisa menambah lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan negara. Selain itu, para petani juga dapat ditingkatkan keterampilan dan pengetahuannya.
“Saya kira itu bisa mengambil porsi, dengan kelompok yang sudah ada asetnya, tinggal mendorong permodalan, upskilling. Ini nantinya dapat menyerap lapangan kerja dan menambah pendapatan negaram,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, dalam kesempatan yang sama, bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan adanya 15 ribu KUPS ini merupakan hal yang luar biasa. Mendes menilai, dengan adanya kerja sama dan kolaborasi antara Kemenhut dan Kemendes PDT ini nantinya dapat mempercepat program-program pemerintah.
“Betul sekarang kita sedang membuat menyukseskan bapak presiden, terkait koperasi 15 ribu KUPS sesuatu yang luar biasa bisa kita publish modal yang bisa kita smapaikan pada publik bahwa koperasi bisa jadi sesuatu yang luar biasa dengan kerja sama Kemenhut dan Kemendes,” ujar Yandri.
“Koperasi merah putih jadi ini bukan milik orang per-orang tapi milik pemerintah. Jadi program Bapak Presiden sangat mulia, mesti kita kawal betul. Kolaborasi ini bisa mempercepat program pemerintah yanga ada,” sambungnya. (Cah/P-3)
Dukungan konkret dari pemerintah yang begitu besar pada koperasi saat ini dapat memberikan manfaat lebih luas.
JUMLAH koperasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, saat ini mencapai 1.000 lebih, namun yang aktif baru sekitar 800 koperasi.
Kemenkop melalui LPDB telah memutuskan untuk menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap koperasi-koperasi yang terdampak bencana.
Pengembangan tebu berskala luas ini diharapkan dapat memperbaiki struktur pasokan bahan baku gula domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Pengelolaan SPBU nelayan berbasis koperasi desa ini merupakan langkah revolusioner dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Kemenag dan Kemenkop UKM menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai langkah strategis untuk membangkitkan dan memperkuat ekonomi umat
Kementerian Kehutanan mengintensifkan upaya tersebut untuk mendukung pemulihan lingkungan sekaligus pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak.
Kejaksaan Agung mendatangi Dirjen Planologi Kemenhut untuk pencocokan data perubahan fungsi hutan lindung. Kejagung dan Kemenhut tegaskan bukan penggeledahan.
KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) mengoptimalkan pemanfaatan kayu gelondongan yang hanyut saat bencana banjir bandang di Sumatra.
KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) melanjutkan upaya penanganan kayu gelondongan sisa bencana Sumatra, khususnya di wilayah Aceh dan Sumatra Utara.
Pihak Kemenhut menegaskan bahwa kegiatan yang berlangsung adalah pencocokan data, bukan penggeledahan, dan seluruh rangkaian proses berjalan dengan baik, tertib, serta kooperatif.
Di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, pemanfaatan kayu sisa banjir dilakukan setelah melalui proses pengumpulan dan pengukuran oleh tim BPHL.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved