Perkuat Pengawasan Dana Otsus Papua

DANA otonomi khusus (Otsus) untuk Papua dan Papua Barat bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan pembangunan. Tujuan itu akan sulit tercapai tanpa pengawasan terhadap pengelolaan dan penyerapannya lalai.

"Dana otsus Papua dan Papua Barat harus diaudit khusus sama BPK (Badan Pengawas Keuangan) karena nilainya cukup besar. Pemerintah bahkan akan meningkatkan alokasi dana otsus ini lebih besar lagi untuk sepuluh tahun ke depan," ujar Direktur Eksekutif NaraIntegrita Ibrahim Fahmi Badoh kepada Media Indonesia, Jumat (19/2).

Menurut dia, pengawasan menjadi titik tekan terhadap dana itu. Pasalnya potensi kebocoran atau penyalahgunaan anggaran istimewa itu sangat besar.

Dampaknya akan sangat jelas terlihat, kata dia, yakni tingkat kesejahteraan, pembangunan dan mutu pendidikan masyarakat di Bumi Cendrawasih tidak naik.

"Potensi kebocoran dana otsus Papua sudah pernah disoal oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terutama dulu waktu terjadi gizi buruk di Kabupaten Asmat sempat dijadikan kasus luar biasa," jelasnya.

Ia mengatakan temuan terkait dugaan kebocoran anggaran dana otsus sudah tercium oleh KPK. Rekomendasinya dengan meningkatkan pengawasan dana ini.

"Beberapa hal yang perlu dibenahi untuk mencegah kebocoran terutama soal pengadaan barang dan jasa, sistem pengawasan internal dan penerapan Online Single Submission (OSS) di Papua dan Papua Barat," katanya.

Seharusnya hal itu sudah dibenahi dan evaluasinya mesti menjadi sarana perbaikan. "Selama ini audit APBD Papua dan Papua Barat masih menyebut wajar, meskipun banyak yang menduga terdapat kebocoran. Kepolisian seharusnya meminta BPK dan KPK untuk turun lagi di sana melakukan audit khusus dan evaluasi hasil koordinasi dan supervisi sebelumnya," pungkasnya. (OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain