Jumat 19 Februari 2021, 10:10 WIB

PPATK Gandeng Polri Hindari Pendanaan Terorisme

Yakub Pryatama Wijayaatmaj | Politik dan Hukum
PPATK Gandeng Polri Hindari Pendanaan Terorisme

ANTARA FOTO/Abriawan Abhe
Tersangka teroris yang ditangkap di Sulawesi Selatan

 

DALAM rangka optimalisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya akan bekerjasama dengan Polri.

Hal itu Dian sampaikan langsung kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya di Gedung Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

Dalam pertemuan ini, Listyo dan Dian sepakat untuk melakukan langkah-langkah yang strategis dan koordinatif dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perekonomian.

Dalam hal pendanaan terorisme, PPATK bekerjasama dengan Polri, Densus 88, BIN, BNPT, Dirjen Imigrasi dan Dirjen Bea dan Cukai saat ini sedang dalam proses menyelesaikan pembangunan platform Sistem Pertukaran Informasi Pendanaan Terorisme (Sipendar).

"Nantinya Sipendar akan digunakan untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme secara lebih efektif dan terintegrasi," ujar Dian.

Baca juga: Usai Dicopot dari Kapolda Metro Jaya,Nana Kini Jabat Kapolda Sulut

Aplikasi Sipendar direncanakan akan segera dieesmikan pada Agustus 2021 mendatang.

"Diharapkan dengan mulai beroperasinya Aplikasi Sipendar akan mempercepat pertukaran informasi terkait pendanaan terorisme diantara pihak-pihak terkait di atas dengan stakeholders lain," ungkapnya.

Tak hanya itu, PPATK dan Polri juga sepakat untuk meningkatkan penerapan TPPU untuk setiap kejahatan ekonomi yang ditangani Kepolisian.

Hal ini dalam upaya meningkatkan asset recovery (pemulihan aset negara) dan menimbulkan efek jera dan deterrent terhadap pelaku atau calon pelaku tindak pidana perekonomian.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri melakukan gelar perkara terkait dengan adanya dugaan melawan hukum aktivitas rekening milik FPI. Gelar perkara itu juga melibatkan Densus 88 dan PPATK.

Gelar ini dalam rangka menyamakan persepsi tentang laporan hasil analisis PPATK terhadap beberapa rekening terkait FPI," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Rusdi Hartono, Selasa, (2/2).

Gelar perkara tersebut juga turut melibatkan tim Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror Polri. "Mengapa (Densus) dilibatkan? Polri ingin melihat segala kemungkinan yang dikaitkan dengan transaksi dari rekening organisasi FPI," tutur jenderal bintang satu itu.

Sebelumnya PPATK telah menganalisis 92 rekening yang terdiri dari rekening pengurus pusat FPI, pengurus daerah, dan beberapa rekening milik individu. Puluhan rekening ini tersebar di 18 perbankan di Indonesia. (OL-4)

Baca Juga

MI/Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Pimpin Apel Kehormatan dan Renungan Suci di TMP Kalibata

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 04:38 WIB
Dalam sambutannya, Jokowi menyatakan penghormatan tertinggi bagi 10.257 pahlawan yang telah mengabdi dan mengorbankan jiwa raga untuk...
ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Ini Susunan Upacara 17 Agustus di Istana Negara Hari Ini 

👤Meilani Teniwut 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 04:15 WIB
Upacara itu akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko...
Medcom.id/Siti Yona

Deolipa Laporkan Kuasa Hukum Bharada E Terkait Pencemaran Nama Baik

👤Basuki Eka Purnama 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 03:59 WIB
Menurut Deolipa, nama baiknya dicemarkan Ronny lantaran dituduh kebanyakan 'manggung' sehingga membuat Bharada E tidak tenang, dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya