Legislator DPR Papua : Jangan Terburu-Buru Sebut Otsus Gagal

DPR Provinsi Papua menilai wacana pro kontra terkait keberlanjutan otonomi khususu di Papua merupakan hal biasa sebagai perdebatan di ruang publik.

Namun demikian, tidak serta merta ada vonis bahwa Otsus gagal tanpa menempatkan parameter penilaian yang menyeluruh. Bahkan sebagian langsung mengambil kesimpulan bahwa Pemerintah Pusat gagal.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Demokrat DPR Provinsi Papua Boy Markus Dawir dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (26/7).

"Masyarakat juga harus tahu bahwa dana Otsus sudah diberikan delapan puluh persen kepada daerah, dan mereka perlu bertanya apakah yang dilakukan Bupati/Wali Kota dengan dana - dana tersebut? Apa yang mereka lakukan pada sisi pembangunan dan keberpihakan kepada masyarakat asli Papua. Ini penting agar kita tidak mudah memberikan sebuah pernyataan Otonmi Khusus Gagal. Harus Jelas apakah Provinsi Atau Kabupaten/Kota yang gagal," kata Boy.

Baca juga : Kemenparekraf Lakukan Gerakan BISA di Kota Tua Ampenan NTB

Ia mengimbau, masyarakat tidak terjebak dengan isu dan provokasi untuk selalu menyalahkan keadaan dan pemerintah, tetapi lebih fokus memberikan masukan dan solusi kepada pemerintah yang langsung bersentuhan dengan kebijakan kepada masyarakat.

Sebagai contohm lanjutnya, dana otonomi khusus yang diberikan kepada kabupaten/kota harus dimanfaatkan sebaik mungkin bagi masyarakat adat atau masyarakat asli Papua, maka sewajarnya dapat mempertanyakan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, apa yang sudah dilakukan selama Otsus Papua dengan kuncuran dana yang sudah diberikan.

Boy yang juga Ketua Pemuda Panca Marga Provinsi Papua menegaskan, pemerintah Provinsi tetap konsisten melayani kebutuhan masyarakat dan kehendak masyarakat untuk hidup sejahtera, sehingga Otsus Jilid Kedua Harus lebih diseriusi untuk didukung bersama dan dipahami sebagai sebuah kewajiban dan keberpihakan pemerintah melayani masyarakat.

"Intinya kita sepakat lakukan evaluasi dan mendukung untuk kelanjutan Otsus yang lebih baik, sambil menata bagian-bagian mana yang perlu di evaluasi dan diperbaharui untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua," pungkas Boy. (OL-7)