Minggu 22 November 2020, 19:05 WIB

Rencana Revisi UU Otsus Papua belum Sentuh Akar Persoalan

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Rencana Revisi UU Otsus Papua belum Sentuh Akar Persoalan

MI/ROMMY PUJIANTO
Anggota DPD RI asal Daerah Pemilihan Provinsi Papua Yorrys Raweyai

 

WACANA revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua terus mengemuka dengan fokus terkait anggaran sesuai pasal 34, 76 dan 77. Ketiga pasal secara khusus menyoroti tentang keberlanjutan anggaran 2% dari total Dana Alokasi Umum Nasional.

Namun, anggota DPD RI asal Daerah Pemilihan Provinsi Papua Yorrys Raweyai mengatakan pemerintah mesti fokus pada implementasi dan efektivitas kebijakan otsus tersebut.

"Konstelasi tatanan kehidupan sosial, politik dan kemasyarakatan di Tanah Papua bukan sekadar mengacu atau mengakomodasi ketiga pasal tersebut. Tapi, lebih utama adalah sejauh mana efektivitas implementasi yang memberi dampak signifikan bagi kehidupan masyarakat Papua yang terabaikan selama pemberlakuan otsus," papar anggota DPD RI asal Daerah Pemilihan Provinsi Papua Yorrys Raweyai dalam keterangan resmi, Minggu (22/11).

Menurut Yorrys, perubahan terbatas terkait ketiga pasal tersebut memiliki nuansa pragmatis-akomodatif, demi memberi payung hukum bagi keberlanjutan anggaran otsus. Selain itu, perihal pemekeran dan kewenangan perubahan undang-undang ditujukan untuk memberi rentang kendali evaluasi bagi pemerintah pusat sebagai wujud kepedulian nasional.

Perubahan tiga pasal dalam UU itu tidak sepenuhnya dianggap sebagai solusi. Pasalnya akar persoalan di Papua menyangkut keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan yang masih terabaikan. Beberapa bulan terakhir, seiring aksi kekerasan yang meningkat, manuver keamanan pun semakin mendominasi kebijakan di Papua.

"Dikhawatirkan, perubahan UU tersebut hanya semakin menambah otoritas pemerintah pusat untuk mendikte paradigma masa depan Papua yang justru selama ini lebih banyak berseberangan," kata Yorrys.

Yorrys mengatakan sepanjang pemberlakuan otsus, terdapat kecenderungan dana yang dimaksud seringkali tidak tersalurkan sesuai dengan peruntukannya. Desain pembangunan juga tidak berjalan sesuai dengan visi dan misi tentang bagaimana penataan yang baik di Papua.

Kemudian, dia menjelaskan penanganan persoalan di Papua membutuhkan fasilitator yang mampu mengedepankan pencarian solusi bersama. Diperlukan wadah konstitusional yang mampu menjadi mediator, menengahi kebuntuan komunikasi antardua kutub, dipercaya sebagai penengah untuk mempertemukan perbedaan, mengurai benang kusut perselisihan, hingga menjahit kembali harapan-harapan tentang masa depan.

"Apapun bentuk dan model dialog yang disajikan setidaknya mampu merubah paradigma eksklusif dan sepihak yang selama ini menjadi tontonan. Dengan dukungan fasilitator, maka dialog yang dimaksud lebih memiliki tujuan dan lebih menjamin hasil dan kesepakatan untuk dipengang bersama," pungkas Yorrys. (P-2)

Baca Juga

AFP

Masih Istirahat, Pemeriksaan Rizieq Ditunda

👤Rahmatul Fajri 🕔Selasa 01 Desember 2020, 19:08 WIB
Ia mengaku Rizieq akan menghadiri jika nanti kesehatannya telah pulih kembali....
Dok MI

Jokowi Lanjutkan Pembubaran Lembaga Negara

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 01 Desember 2020, 18:50 WIB
Sejak Jokowi menjabat sebagai presiden sampai hari ini, Tjahjo menyebut sudah ada 37 lembaga yang...
MI/ Susanto

KPK Pangggil Dua Tersangka Kasus Korupsi Bakamla

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 01 Desember 2020, 18:45 WIB
Leni dan Juli ditetapkan sebagai tersangka pada Juli tahun...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya