Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya 13.567 permasalahan senilai Rp8,97 triliun selama pelaksanaan pemeriksaan laporan pada semester I 2020.
Sebelumnya, Pemkot Jaktim juga telah melakukan serah terima fasos dan fasum dari PT Southem Cross Textile Industry sebagai pemegang SIPPT.
Tahun ini, Pemkot Medan mengalokasikan dana penanganan Pandemi Covid-19 pada tahun ini sebesar Rp500 miliar yang berasal dari refocusing anggaran.
BPK menyatakan bakal menyempurnakan standar dan metode pemeriksaan yang digunakan.
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman mengapresiasi tujuh pemda yang berhasil mendapatkan WTP, seraya berharap ke depan agar capaian ini tetap terus dijaga.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan semesta pemeriksaan (audit universe) untuk pengelolaan keuangan negara terkait penanganan covid-19 pada 2020.
Jokowi menyebut pemeriksaan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga keuangan lainnya.
Permasalahan tata kelola dalam penanganan pandemi tidak hanya soal penganggaran dan pelaksanaan.
Gobel menyatakan, DPR harus terus meningkatkan perencanaan anggaran dengan lebih baik, termasuk penggunaannya.
Dana tersebut bisa digunakan untuk membantu ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Apalagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32%.
Airlangga berharap, pemberian opini WTP dari BPK bisa menjadi penyemangat jajaran Kemenko Perekonomian untuk bekerja keras dalam meningkatkan praktik tata kelola pemerintah yang baik.
Pada tahun ini, Kemensos melaksanakan kurban terhadap 41 ekor sapi. Jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 26 ekor sapi dan seekor kambing.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menerima secara langsung laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan BKPM tahun 2019 yang disampaikan oleh Anggota II BPK Pius Lustrilanang.
Tujuan pemeriksaan keuangan yaitu memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan lembaga pemerintah.
DI tengah pagu anggaran yang terus meningkat, Kementerian Sosial kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian
WTP merupakan opini audit yang diterbitkan BPK jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan opini audit yang diterbitkan BPK jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
BPK pun memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena Polri dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai tahun ini mewajibkan seluruh entitas yang laporan keuangannya telah diperiksa BPK untuk mengumumkan hal tersebut secara terbuka melalui media massa
"Jangan pernah berhenti untuk mendorong pentingnya audit pada sisi keuangan, dan juga audit teknologi atas pengadaan apa pun dan berapa pun yang dilakukan Kemhan."
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved