Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
ANGGOTA III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengatakan saat ini pemeriksaan korupsi dana bansos yang dilakukan pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) sudah dalam tahap akhir.
Berkaca dari kejadian tersebut maka BPK memperluas cakupan daripada sampling dalam mengaudit anggaran penanganan pandemi Covid-19 milik pemerintah.
"Ada beberapa perusahaan, termasuk tiga perusahaan di dalamnya yang terlibat dalam kasus korupsi dana bansos, sudah masuk dalam samping kami. Nanti akan kami sampaikan hasilnya pada akhir Januari ini sudah siap disajikan kepada publik," ujar Achsanul dalam konferensi pers virtual, Selasa (29/12).
Lebih lanjut dia jelaskan fokus pemeriksaannya lebih kepada kualitas bansos dan distribusinya. BPK mengaudit apakah kualitas isi bansos sesuai dengan yang dijanjikan di dalam aturan yang dikeluarkan oleh kementerian sosial. Mereka juga mengaudit kemana saja distribusi bansos tersebut dan tepat sasaran atau tidak.
"Yang seperti ini menjadi fokus kami ke depan, termasuk juga pemilihan perusahaan yang menjadi rekanan kementerian sosial saat ini," kata Achsanul.
Sebab pemilihan rekanan perusahaan dilakukan tanpa tender. Sehingga siapapun bisa melakukan pekerjaan di kementerian sosial, dengan melihat kapasitas, kemampuan yang dimiliki rekanan apakah sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan.
"Di akhir Januari nanti, Badan Pemeriksa Keuangan akan merilis hasil pemeriksaan korupsi bansos," kata Achsanul.
Tidak hanya kepada bansos. Dia katakan ada sejumlah pemeriksaan terkait penanganan Covid-19 di luar bansos yang menjadi target pemeriksaan BPK. (OL-09)
Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru akan menelusuri kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang dilakukan Pertamina.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Kementerian Sosial tetap membuka ruang pengajuan apabila ditemukan peserta yang dinonaktifkan masuk kriteria layak menerima bantuan.
Peserta retreat berasal dari 53 titik lokasi Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah. Menurut Gus Ipul, kegiatan ini juga menjadi ajang membangun semangat kebersamaan dan kerja tim.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved