Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
ANGGOTA III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengatakan saat ini pemeriksaan korupsi dana bansos yang dilakukan pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) sudah dalam tahap akhir.
Berkaca dari kejadian tersebut maka BPK memperluas cakupan daripada sampling dalam mengaudit anggaran penanganan pandemi Covid-19 milik pemerintah.
"Ada beberapa perusahaan, termasuk tiga perusahaan di dalamnya yang terlibat dalam kasus korupsi dana bansos, sudah masuk dalam samping kami. Nanti akan kami sampaikan hasilnya pada akhir Januari ini sudah siap disajikan kepada publik," ujar Achsanul dalam konferensi pers virtual, Selasa (29/12).
Lebih lanjut dia jelaskan fokus pemeriksaannya lebih kepada kualitas bansos dan distribusinya. BPK mengaudit apakah kualitas isi bansos sesuai dengan yang dijanjikan di dalam aturan yang dikeluarkan oleh kementerian sosial. Mereka juga mengaudit kemana saja distribusi bansos tersebut dan tepat sasaran atau tidak.
"Yang seperti ini menjadi fokus kami ke depan, termasuk juga pemilihan perusahaan yang menjadi rekanan kementerian sosial saat ini," kata Achsanul.
Sebab pemilihan rekanan perusahaan dilakukan tanpa tender. Sehingga siapapun bisa melakukan pekerjaan di kementerian sosial, dengan melihat kapasitas, kemampuan yang dimiliki rekanan apakah sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan.
"Di akhir Januari nanti, Badan Pemeriksa Keuangan akan merilis hasil pemeriksaan korupsi bansos," kata Achsanul.
Tidak hanya kepada bansos. Dia katakan ada sejumlah pemeriksaan terkait penanganan Covid-19 di luar bansos yang menjadi target pemeriksaan BPK. (OL-09)
Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru akan menelusuri kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang dilakukan Pertamina.
BELAKANGAN ini, perdebatan seputar akses terhadap pendidikan kembali mencuat di ruang publik.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mulai melakukan uji coba pelaksanaan Sekolah Rakyat di dua lokasi, yakni Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved