Kamis 28 Januari 2021, 09:13 WIB

Kerjasama Pertamina dengan Lembaga Penegak Hukum Dinilai Strategis

mediaindonesia.com | Ekonomi
Kerjasama Pertamina dengan Lembaga Penegak Hukum Dinilai Strategis

Medcom/Wikimedia
Gedung Pertamina di Jakarta.

 

KERJA SAMA antara Pertamina dan lembaga penegak hukum dinilai sebagai langkah strategis dan sangat tepat dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) dalam BUMN tersebut.

Menurut pengamat migas dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta Fahmy, kerja sama yang dilakukan Pertamina dengan lembaga penegak hukum memang diperlukan, termasuk di antaranya untuk mendampingi Pertamina dalam melaksanakan berbagai proyek strategis nasional.

"Pendampingan itu, merupakan upaya Pertamina dalam mewujudkan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas," ujarnya di Jakarta, Rabu (27/1).

Meskipun demikian, lanjut mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu, kerja sama tersebut tetap harus dibarengi upaya lain. Pertama adalah
dengan perbaikan tata kelola. Kedua, dengan memperbaiki tata cara pengambilan keputusan.

“Jadi selain kerja sama dengan KPK dan Kejaksaan Agung, misalnya, kedua upaya tersebut juga tetap dibutuhkan agar BUMN tersebut bisa benar-benar memerangi mafia migas,” katanya

Dikatakannya, upaya yang komprehensif tersebut bisa membuat Pertamina sangat transparan, jika dilakukan konsisten, akan membuat tata kelola perusahaan sangat baik, sangat terbuka sehingga semua orang bisa melihat.

Sebelumnya, diwartakan Pertamina menggandeng sejumlah lembaga penegak hukum untuk mengawal berbagai proyek strategisnya.

Inisiatif kerjavsama dilakukan Pertamina dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan Agung RI.

Kerjacsama tersebut, merupakan bentuk penerapan GCG dan komitmen Pertamina dalam meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif, dan meningkatkan kepercayaan dan pelayanan publik.

Berkat dukungan KPK pula, Pertamina juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara atas aset senilai Rp 9,5 Triliun yang berlokasi di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. (Ant/OL-09)
 

Baca Juga

MI/Adam DP

Penghapusan Kode Broker akan Sehatkan Aktivitas Pasar Modal

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 05 Maret 2021, 13:30 WIB
Penghapusan kode broker dalam running trade akan membuat para investor akan lebih dalam mempelajari berbagai kemungkinan yang terjadi...
MI/Ramdani

Presiden Minta Hipmi Jadi Penggerak Roda Perekonomian

👤Andhika Prasetyo 🕔Jumat 05 Maret 2021, 12:43 WIB
Para anggota Hipmi dikenal sebagai para pengusaha sukses yang memiliki kontribusi besar kepada...
Dok Kominfo

November 2022 Awal Siaran TV Digital di Indonesia

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 05 Maret 2021, 11:53 WIB
Kominfo menyiapkan infrastruktur multipleksing di 22 provinsi untuk implementasi Analog Switch Off (yang ditargetkan pada 2 November 2022...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya