Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH Kota Jakarta Timur bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi pemenuhan kewajiban fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) dari para pemegang surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT) di Kantor Pemkot Jakarta Timur, kemarin.
Wali Kota Jakarta Timur M Anwar mengatakan ada 285 SIPPT yang akan ditagih kepada pemegang kewajiban untuk fasos dan fasum. “Kita di sini bersama KPK akan memberikan sosialisasi bagi pemegang kewajiban, masih ada 285 lagi. Tentunya ini jadi perhatian kita bersama,” ujar Anwar.
Ia berharap, segala permasalahan yang menjadi kendala terkait dengan pemenuhan fasos dan fasum yang belum lengkap administrasi dapat dipecahkan dengan melibatkan pemangku kepentingan agar terselesaikan dengan cepat.
“Saya meminta kepada KPK agar menggandeng BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), kejaksaan, dan inspektorat agar aset kita terselesaikan dengan cepat dan baik,” katanya.
Penanggung Jawab Wilayah DKI Jakarta pada Satuan Tugas Koordinasi Pencegahan Wilayah III KPK RI Hendra Teja memberikan apresiasi atas langkah Pemkot Jaktim dalam verifikasi dan identifikasi terkait dengan fasos dan fasum yang ada di Jakarta Timur.
Sebelumnya, Pemkot Jaktim juga telah melakukan serah terima fasos dan fasum dari PT Southem Cross Textile Industry sebagai pemegang SIPPT.
Perusahaan tersebut melakukan kewajiban memberikan lahan berikut konstruksi bangunan dengan jumlah total sebesar Rp178.207.874.000.
“Kami pun bersedia lakukan pengamanan lahan yang telah menjadi aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” Direktur PT Southem Cross Textile Industry Erwin Husni menambahkan. (Put/J-1)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru akan menelusuri kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang dilakukan Pertamina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved