Selain Jet Pribadi, BPK Diminta Audit Sewa Apartemen dan Mobil Dinas KPU

KOALISI masyarakat sipil yang terdiri dari Themis Indonesia, Transparency International Indonesia (TII), dan Trend Asia mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Sebelumnya, koalisi sudah melaporkan hal tersebut ke BPK.

"BPK masih melakukan audit administratif, kami minta kawan-kawan BPK itu untuk mendalaminya semua pengadaan barang dan jasa lewat pendekatan audit investigatif," kata peneliti TII Agus Sarwono di Jakarta, Rabu (4/6).

Agus mengatakan, KPU RI periode saat ini cenderung melakukan pemborosan atas anggaran yang digelontorkan lewat APBN. Selain mobil dinas yang antara lain terdiri dari Toyota Alphard dan Hyundai Palisade, KPU RI juga melakukan pengadaan untuk sewa apartemen, sementara tiap komisioner sudah mendapatkan rumah dinas.

Baca juga : PT Timah Pastikan Terbuka untuk Seluruh Proses Audit

"Kami punya kecurigaan karena ada anggaran, ya, sudah dilakukan saja. Pertanyaan jadi begini, kok, boros banget di KPU. Perlu dicek nih bagaimana mekanisme perencanaan dalam sisi pengadaan," jelas Agus.

Agus menjelaskan, temuan soal penyewaan mobil dinas dan apartemen sebenarnya bukan hal baru. Pasalnya, ha tersebut sudah pernah disinggung oleh legislator saat rapat dengar pendapat antara KPU dan Komisi II DPR RI.

"Sayangnya teman-teman di Komisi II hanya sebatas rapat dengar pendapat. Tidak sampai melakukan pembatalan rencana," ujarnya. (P-4)