Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK Ri) memberi penghargaan kepada Kepala Pusat Keuangan Polri (Kapuskeu Polri) atas komitmen dan kinerjanya dalam mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang Akuntabel.
Penghargaan ini diberikan dalam rangka Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI semester II tahun 2025 bertempat di Rupatama Mabes Polri, Selasa (22/7). Kegiatan tersebut juga dihadiri dan disaksikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan pimpinan I BPK RI serta PJU Mabes Polri.
Puskeu Polri menerima penghargaan yang diberikan BPK RI atas komitmen dan kinerja dalam mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang akuntabel dan transparan melalui aplikasi Puskeu Presisi
Kepala Pusat Keuangan Polri Brigjen Pol Lukas Akbar Apriyarin menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan BPK RI tersebut.
“Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang signifikan terhadap upaya-upaya tata kelola anggaran yang lebih baik di lingkungan Polri,” kata Brigjen Pol Lukas Akbar Apriyarin.
Ditambahkan Lukas, hal ini merupakan capaian kinerja yang baik.
“Itu adalah capaian yang baik dan akan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pengemban fungsi keungan di Polda Jajaran,” tegasnya.
Lukas menuturkan kegiatan tersebut berjalan lancar dan terjadi interaksi dialog yang baik sehingga nantinya akan didapatkan hasil yang baik.
“Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI telah berjalan lancar dan terjadi interaksi dialog yang baik sehingga nantinya akan didapatkan hasil yang baik terhadap tata kelola keuangan Polri,” urainya.
Diharapkan Lukas, dengan diadakan kegiatan tersebut bisa meningkatkan pengelolaan keuangan guna mendukung program pemerintah.
“Dengan adanya kegiatan ini diharapkan Polri bisa meningkatkan pengelolaan keuangan guna mendukung program pemerintah salah satunya ketahanan pangan nasional,” pungkasnya..(Z-1)
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah menyoroti penembakan remaja oleh oknum polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Perlu evaluasi SOP senjata api
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Sarah Nuraini Siregar dari BRIN menyoroti penggunaan istilah "oknum" untuk anggota polisi, menegaskan tindakan individu mencerminkan institusi.
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal menyatakan pelaku penganiayaan karyawan SPBU di Cipinang, Jakarta Timur, positif sabu dan ganja usai tes urine.
Transparansi digital melalui media sosial membuat kasus-kasus tersebut kini lebih mudah terungkap ke permukaan.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan AT (14).
KPK ungkap hasil audit BPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian negara kasus korupsi kuota haji capai Rp622 miliar dengan 200 dokumen bukti.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 merupakan solusi atau jawaban inefisiensi industri pupuk yang diterbitkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Tahun 2023-2024. Kerugian negara Masih diperiksa oleh BPK
Laporan masyarakat akan dianalisis secara mendalam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved